Demak- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak telah menugaskan dua orang pegawainya di TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) Kecamatan Guntur untuk memberikan pelayanan dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Jamiul Faizin, Koordinator TPDK Kecamatan Guntur ini tengah melakukan pelayanan kepada salah satu warga Guntur yang akan melakukan perekaman KTP-el.

Warga yang akan melakukan perekaman KTP-el ini sebelumnya telah dicek oleh Jamiul Faizin apakah warga tersebut sudah pernah melakukan perekaman data atau belum, jika belum, maka akan segera dilakukan perekaman data kependudukan supaya warga tersebut dapat diterbitkan KTP-el miliknya sebagai identitas dasar yang wajib dimilikinya.

Demak – Hingga saat ini (15/03/2020) blangko KTP-el masih tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk itu bagi masyarakat Demak yang belum memiliki KTP-el diminta untuk segera mengurus penerbitan KTP-el miliknya, langsung di Dindukcapil Kab. Demak.

Masyarakat Demak diharapkan untuk datang sendiri dalam mengurus pencetakan KTP-el. Jika pun tidak bisa datang dapat diwakilkan oleh keluarganya yang masih dalam satu Kartu Keluarga. Jika akan mewakilkan orang tua atau mertuanya yang sudah pisah KK, bisa saja, asalkan membawa fotokopi KK milik orangtua/mertuanya dan fotokopi KK miliknya sendiri sebagai perwakilan dalam mengambil KTP-el.

Jika belum pernah melakukan perekaman KTP-el, diharapkan masyarakat Demak untuk segera melakukan perekaman KTP-el, tentu saja bagi warga yang sudah berusia 17 tahun, dengan membawa fotokopi KK. Untuk pencetakan KTP-el yang telah rusak total, dapat melampirkan fotokopi KK dan KTP-el yang rusak. Untuk pencetakan KTP-el yang hilang dengan membawa fotokopi KK dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. KTP-el yang masih bagus dan tidak mengalami perubahan elemen data kependudukan tetapi ada masa berlakunya, tidak akan dilayani untuk diterbitkan kembali KTP-elnya, kecuali jika ada perubahan elemen data kependudukan baru diterbitkan kembali. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kab. Demak, Rustiyono, S.Sos.

Demak – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin telah berulang kali menyatakan salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan. Karena cakupan akta kematian ini terbilang rendah. Dimungkinkan karena masyarakat yang merasa bahwa membuat Akta Kematian itu tidak penting. Padahal banyak manfaat jika masyarakat mengurus Dokumen Akta Kematian bagi keluarganya, diantaranya Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi.

Kepengurusannya pun sangat mudah, hanya dengan melampirkan fotokopi KTP-el pelapor, KTP-el yang sudah meninggal, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian dari Desa/RS, Akta Kelahiran yang sudah meninggal, serta fotokopi buku nikah. Setelah syarat-syarat tersebut lengkap, segera saja dibawa ke Dindukcapil setempat untuk mendapatkan Akta Kematian. Dan GRATIS atau tidak dipungut biaya dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

Demak – Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Secara umum, KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak.

Syarat pembuatan KIA yaitu, jika anak yang berusia 5 tahun wajib melampirkan pas foto berwarna berukuran 2x3cm dengan background sesuai tahun kelahiran. Jika tahun kelahiran genap maka background berwarna biru, sedang untuk tahun kelahiran ganjil, berwarna merah. Untuk usia dibawah 5 tahun, yaitu usia 0-4 tahun tanpa dilampirkan foto. Selain itu juga dilampirkan dengan fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Kelahiran. Tentu saja pembuatan KIA ini tidak dipungut biaya alias Gratis.

Demak – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak merespon secara cepat aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi LAPOR SP4N. Kurang dari 24 jam, aduan tersebut langsung direspon oleh Dindukcapil Kab. Demak, melalui Admin LAPOR SP4N Dindukcapil Kab. Demak, setelah sebelumnya Sekdin Dukcapil Kab. Demak, Eni Susiani, SE, MH meneruskan adanya laporan masyarakat di aplikasi LAPOR SP4N ini kepada bidang terkait, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dan langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Rustiyono, S.Sos dengan memberikan jawaban atas aduan tersebut kepada Admin LAPOR SP4N.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Demak. Lapor SP4N dibentuk dengan tujuan agar penyelenggara pemerintahan: Dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat tepat tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demak – Berikut ini kami share hotline yang bisa di hubungi jika ada permasalahan terkait Virus Corona di Kabupaten Demak, supaya masyarakat di Kabupaten Demak mendapatkan informasi dan cara penanganan COVID-19.

Jika ada masyarakat Demak menginginkan informasi seputar cara penanganan dan pencegahan COVID-19 bisa datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, supaya mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyakit tersebut. Supaya masyarakat Demak mengetahui informasi pasti mengenai hal tersebut dan terhindar Hoax yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bisa menimbulkan kecemasan dan kepanikan saja.

Demak – Setelah beberapa waktu ini banyak sekali pemberitaan yang tidak benar mengenai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Demak mengenai pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19). Sehingga perlu kami informasikan untuk koordinasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Demak akan dilaksanakan Senin, 16 Maret 2020.

Oleh karena itu diharapkan masyarakat Demak pada khususnya untuk waspada akan informasi-informasi hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga dapat menimbulkan kepanikan dan kecemasan massa.

Demak – Berikut alur penemuan kasus dan respon di wilayah. Kegiatan penemuan kasus COVID-19 wilayah dilakukan melalui penemuan orang sesuai definisi operasional. Penemuan kasus bisa dilakukan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, SH,M.IP juga sudah memberikan Statement (Presscon) pasca pasien suspect corona yang meninggal di RS Moewardi Surakarta.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga sudah mengeluarkan surat edaran resmi mengenai himbauan masyarakat Jawa Tengah untuk waspada terhadap COVID-19, diantaranya : Mengimbau masyarakat tetap tenang dan melakukan aktifitas seperti biasa, Menginstruksikan kepala desa seluruh Jawa Tengah, agar mengumpulkan warga untuk edukasi tentang corona, mengajak warga desa melakukan gerakan cuci tangan pakai sabun, mengajak warga desa untuk sukarela periksa apabila mengalami gejala2 mirip corona (flu, demam dll). Biaya ditanggung Pemprov Jateng.

Selain itu Pemprov Jateng akan koordinasi dengan pusat untuk menanggung biaya kesehatan seluruh pasien corona di Jateng. Dari pemeriksaan kesehatan biasa hingga perawatan pasien suspect hingga sembuh. Mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas yang mendatangkan kerumunan massa. Terakhir, penyediaan sarana pencegahan seperti Hand sanitizer di ruang ruang publik – mall, sekolah ( per kelas), masjid, gereja, wastafel portabel dan atau disinfektan di tempat2 publik (taman, terminal, stasiun, pelabuhan, pasar dll)
.

Demak – Bagi masyarakat Demak, yang memiliki kendala mengenai pelayanan umum dan mau mengadu ke Bupati Demak tapi bingung mau lapor kemana? Mulai sekarang warga Demak yang mau mengadu mengenai keluhannya seputar pelayanan umum dapat mengadu via HP android dengan mendownload aplikasi SP4N LAPOR di Playstore.

Atau lewat web di hallodemak.lapor.go.id, bisa juga warga Demak mengakses lewat SMS dengan ketik “hallodemak(spasi)aduan anda” kirim ke 1708. Tetapi warga Demak yang akan melapor atau mengadu diharapka melapor dengan menggunakan kalimat yang sopan dan mudah dimengerti. Tujuan dibentuk layanan khusus mengenai aduan masyarakat Demak ini adalah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Demak tercinta dengan Hallo Demak.

Demak – Kemendagri menerangkan e-KTP WNA bisa diketahui dari status kewarganegaraan yang tercatat. Kemendagri juga berkali-kali menegaskan e-KTP untuk WNA sudah diatur Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). “Jadi, bukannya KTP-el itu diharamkan untuk WNA, justru diwajibkan bagi WNA yang sudah punya izin tinggal tetap dan berumur lebih dari 17 tahun, memiliki KTP elektronik,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap (ITAP) dan berusia di atas 17 tahun wajib memiliki e-KTP. Mereka dicatat sebagai penduduk Indonesia, tetapi tidak mendapat status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Sehingga hak-hak seperti hak pilih di Pemilu tidak serta-merta mereka dapatkan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), ITAP adalah jenis izin tinggal untuk WNA yang berlaku selama 5 tahun dan dapat terus diperpanjang. Izin itu diurus WNA di kantor Imigrasi setempat. Untuk mendapat ITAP, WNA yang berstatus sebagai pekerja asing, investor, dan rohaniwan harus tinggal di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Untuk WNA yang menikah dengan WNI, harus tinggal minimal 2 tahun berturut-turut.

Selama belum mendapat ITAP, mereka tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS). Dokumen itu berlaku 2 tahun dan bisa diperpanjang hingga maksimal 6 tahun. Sementara itu, ada kelompok WNA yang bisa mendapat ITAP tanpa syarat harus menetap di Indonesia terlebih dulu. Mereka adalah anak, istri, suami dari WNA yang memiliki ITAP. Selain itu ada mantan WNI dan mantan orang berkewarganegaraan ganda Indonesia.