Demak – Bencana air pasang atau rob mulai melanda Kabupaten Demak. Di beberapa lokasi, rob yang menggenagi pemukiman itu cukup parah. Rob juga melanda area terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas. Di area halaman terminal penumpang pelabuhan Semarang itu, Kamis (14/5/2020) terlihat dipenuhi lumpur. Daerah paling terdampak rob di Kabupaten Demak adalah Sayung. Di lokasi itu, air rob bahkan sampai masuk ke rumah dan menggenangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Hasil monitoring yang ada, kondisi rob memang naik mulai tanggal 10 Mei lalu. Hal itu terjadi karena daya tarik bulan tinggi sehingga air laut naik. 

Kondisi terparah terjadi mulai tanggal hari ini, yakni 14-16 Mei, dan akan mulai surut pada tanggal 17 Mei.Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya selalu memantau perkembangan rob yang terjadi di Kabupaten Demak. Bahkan, dirinya sudah meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan PSDA Jateng untuk kerja ekstra menanani masalah rob itu. Saya minta ke BBWS dan PSDA, mana yang bisa di pompa dan dimasukkan ke Sringin, maka harus dilakukan. Hari ini sudah dicek ke lapangan. Termasuk Perhubungan saya minta terjun agar semuanya terkendali dan tidak terjadi gangguan, katanya, Kamis (14/5/2020). Dari laporan yang diterimanya, kondisi rob memang masih cukup tinggi. Hal itu disebabkan karena sejumlah proyek belum selesai digarap di Jateng.  Ia mencontohkan, proyek tanggul raksasa di Pekalongan sudah hampir rampung, proyek normalisasi sungai, kolam retensi dan polder di Kota Semarang juga sudah berjalan. Hal itu membuat kondisi dua daerah tersebut mulai terkendali.

Itu proses lama, di Semarang saja butuh waktu lima tahun persiapan, dan hari ini mulai ada hasilnya, tegasnya. Kondisi rob Sayung memang cukup parah. Banyak warga yang marah-marah kepadanya karena memang kondisi seperti itu. Sayung memang menjadi perhatian saya secara khusus. Hanya saya harus menjelaskan pada masyarakat, kami akan menyelesaikan itu dengan program Tol Laut. Tapi karena proyek itu belum selesai, saya minta masyarakat bersabar, ucapnya.  Pihaknya juga akan memberikan tindakan darurat apabila masyarakat yang terdampak rob membutuhkan. Kebutuhan logistik dan makanan sudah siap apabila memang diperlukan. Saya menawarkan kalau memang butuh logistik, kami sudah siap. Tinggal pemerintah daerah mengajukan ke kami untuk kebutuhan itu, tutupnya. (Sumber : AyoSemarang).

Demak – Sabtu (16/5), seperti yang dilansir BPS, Anak Muda Indonesia Ada Berapa Sich? Menjadi tua itu pasti. Tapi sebelum tua kita kan melewati masa muda dulu. Iya kan? Tapi walau Sahabat Dukcapil masih mudaan, tidak berarti lengah terhadap Covid-19 lho ya!

Tetap saja protokol kesehatan harus dijaga. Rajin cuci tangan, stay at home dan selalu jaga jarak. Pingin tau berapa jumlah anak muda indonesia di tahun 2020 ini? Kuy, catatkan data dirimu di sensus.bps.go.id hingga 29 Mei 2020.

JAKARTA — Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF mengimbau agar untuk sementara menghindari saling berkunjung ke rumah warga pada waktu Idul Fitri. Kalau pun ada tamu yang datang, pemilik rumah perlu mengajak tamu tersebut untuk cukup merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing.

“Silaturahim itu kan bisa dilakukan dengan cara yang lain. Memuliakan tamu pun itu kalau dalam kondisi normal kan. Dan tamunya juga harus tahu diri, masak tidak sadar juga dalam kondisi begini,” kata dia kepada Republika.co.id, Sabtu (16/5).

Hasanuddin juga menjelaskan, jika berada di daerah dengan kondisi wabah Covid-19 sudah tidak terkendali atau masuk kategori zona merah maka shalat Id sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebab jika di lapangan atau masjid, tentu akan mengundang kerumunan orang banyak dan ini bisa memicu penularan Covid-19.

Hukum shalat Idul Fitri, papar Hasanuddin, adalah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan. Shalat Idul Fitri bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Jika berjamaah, maka minimal jamaahnya adalah empat orang, yakni satu imam dan tiga makmum.

Tidak ada khutbah pun tidak masalah dan tetap sah karena khutbah dalam shalat Id itu bukan rukun. Berbeda dengan shalat Jumat yang salah satu rukunnya adalah khutbah. 

“Jadi kalau di rumah jumlah orangnya kurang dari empat orang, ya itu sendiri-sendiri saja. Kalau ada empat orang atau lebih, ya berjamaah. Dan kalau ada yang bisa berkhutbah (di dalam rumah), silakan,” tutur dia.

Sekjen MUI Anwar Abbas juga mengimbau untuk menghindari bersalaman pada momen Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi wabah Covid-19. Dia mengatakan, dalam kondisi sekarang ini, dianjurkan untuk tidak bersalam-salaman, supaya tidak terjadi penyebaran virus corona. Sebab penyebaran virus ini paling efektif melalui salaman.

Anwar juga meminta masyarakat Muslim untuk tidak melakukan acara saling kunjung-mengunjungi seusai shalat Idul Fitri seperti yang biasa dilakukan. Sebab melakukan hal itu dalam masa Covid-19 ini jelas sangat berisiko tinggi.

“Kita mengimbau umat dan masyarakat untuk lebih mengedepankan usaha menjaga dan melindungi diri kita masing-masing supaya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang akan membahayakan kepada kesehatan dan jiwa kita,” ucapnya.

Apalagi, dalam agama, menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam bencana dan malapetaka itu hukumnya adalah wajib. Sementara, lanjut Anwar, bersalam-salaman itu hukumnya sunnah.

“Sebagai alternatifnya, agar kita tetap dapat bisa menyambung tali silaturahim dan untuk bisa saling menyampaikan maaf, maka sebagai gantinya kita dapat melakukannya melalui telepon, SMS, WA, video call, dan sebagainya,” tutur dia. 

Demak – Sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi banjir rob kawasan Sayung,  Kabupaten Demak, Sabtu (16/5/2020). Beberapa petugas kepolisian berjaga dan mengatur lalulintas. Terlihat pula petugas Dinas Perhubungan yang ikut membantu.

Pekerja proyek perbaikan saluran juga semakin banyak. Jika saat Ganjar marah-marah sehari sebelumnya hanya sekitar 5 orang petugas, hari ini pekerjanya sudah semakin banyak.

Kemacetan memang masih terjadi saat Ganjar sidak untuk kedua kalinya itu. Namun, kemacetan dapat dikendalikan karena ada petugas yang mengatur arus lalulintas.

“Saya titip dijaga ya bu, kalau macet panjang dilakukan contra flow agar bisa terurai. Kalau tidak ada petugas jaga, pasti macetnya akan mengular,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo kepada Kasatlantas Polres Demak, AKP Nyi Ayu Fitria saat meninjau lokasi tersebut, Sabtu (16/5/2020).

Tak hanya kepada petugas kepolisian dan Dishub, Ganjar juga menanyakan progres peninggian saluran yang dilaksanakan. Kepada Ganjar, Supervisi proyek itu mengatakan bahwa proyek peninggian selesai 5 hari lagi.

“Nggak bisa, itu terlalu lama. Kalau perlu tambah petugas biar cepat. Kalau tidak ini akan macet terus,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan, bahwa tindakan darurat penanganan rob di Sayung Demak sedang dilakukan. Saat ini, pihak Balai Besar Jalan Nasional sudah melakukan tindakan.

“Pihak PSDA kami juga sedang melakukan rekayasa di pinggir laut untuk menyedot air. Kami gunakan pompa agar lebih cepat,” terangnya. (Sumber : AyoSemarang)

Demak – Sabtu (16/5), Mengutip pada laman Kemenkominfo, Pada saat seperti ini, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab membuat hoaks virus corona sembari menyusupkan malware. Salah satu cara yang mereka lakukan biasanya melalui dokumen atau link pada berita corona yang seringkali disebar lewat media sosial seperti Whatsapp.

Bila kalian terpancing membukanya, mereka dapat mencuri informasi pribadi Sahabat Dukcapil, mengirim pesan teks palsu, atau melakukan tindakan bermasalah lainnya.Apa tanda-tanda adanya malware di perangkat kalian? Langsung cek di slide kedua, ya!

Demak – Jumat (15/5), “Saya banyak menerima laporan kemacetan di kab. Demak. Ternyata setelah saya cek titik kemacetan berada di Sayung karena genangan rob. Dan langsung saya perintahkan agar petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berjaga di sini 24 jam agar lalu lintas terurai. Saya juga minta BBWSPENA untuk mempercepat penanganan rob di Sayung ini.” tutur Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.

Kemacetan ini terjadi akibat Banjir di depan PT HIT Sayung arah Semarang. Tingginya genangan air menghambat laju kendaraan yang melintas. Ketinggian maksimal banjir di ruas Jalan Pantura mencapai 20 cm.

Demak – Jumat (15/5), Cabin fever adalah istilah untuk menggambarkan berbagai perasaan perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Kondisi ini rentan terjadi selama kebijakan stay at home yang ditetapkan pemerintah dan WHO untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Orang yang mengalami cabin fever merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, dan beragam perasaan negatif lainnya akibat terlalu lama diam di suatu tempat dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Cabin fever rentan terjadi pada orang-orang yang berada di tempat perlindungan saat terjadi bencana atau cuaca buruk, juga pada orang-orang yang menjalani karantina akibat adanya wabah penyakit, termasuk pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung.

Cabin fever memang tidak termasuk dalam gangguan psikologis, tetapi bukan berarti kondisi ini tidak nyata. Gejala yang muncul pada cabin fever benar-benar nyata hingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Gejala cabin fever yang dialami setiap orang bisa berbeda-beda. Namun, perasaan negatif yang muncul umumnya tidak hanya sesaat, melainkan berlangsung cukup lama hingga memengaruhi kehidupan sehari-hari orang yang mengalaminya, termasuk dalam bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan beristirahat.

Sebenarnya, cara terbaik untuk mencegah dan mengatasi cabin fever adalah dengan bepergian ke luar rumah. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, cara tersebut bukanlah pilihan yang bijak. Nah, supaya Anda terhindar dari cabin fever, terapkanlah langkah-langkah seperti inografis diatas.

Demak – Jumat (15/5), Dilansir dari KemenPPA, bahwa Kemen PPPA menginisiasi sebuah gerakan yang diberi nama #BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita) sebagai langkah penanganan Covid-19. Gerakan ini adalah upaya bersama untuk memastikan perempuan dan anak dalam kondisi aman bersama keluarga selama pandemi Covid-19.
⠀
Gerakan #BERJARAK dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (provinsi, kab/kota), desa/kelurahan, para pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan, dan media massa.
⠀

JAKARTA — Angka stunting dan gizi buruk di Indonesia diperkirakan naik signifikan akibat pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan sulitnya pemenuhan gizi anak selama masa tumbuh kembang mereka.

Mantan Asisten Deputi Ketahanan Gizi Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK, Media Octarina, MCN dalam keterangannya, Jumat (15/4) mengatakan target penurunan stunting hingga 14 persen di Indonesia kemungkinan sulit untuk tercapai. “Terlebih, mengingat Posyandu tidak lagi beroperasi dan tenaga kesehatan di Puskesmas juga tidak luput dari dampak Covid-19,” ujarnya.

Situasi tersebut mengakibatkan terhentinya kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak di awal kehidupan. Senada disampaikan Guru Besar FKUI Damayanti Rusli Sjarif, yang menyebutkan deteksi dini seperti pemantauan pertumbuhan rutin di fasilitas kesehatan penting dalam mencegah terjadinya malnutrisi pada anak. “Apabila tidak cepat dideteksi melalui pengukuran berat badan, panjang badan, hingga lingkar kepala, anak-anak bisa menderita malnutrisi kronis hingga menjadi stunting,” ucapnya.

Agar target penurunan angka stunting nasional yang merupakan program prioritas nasional dapat tetap tercapai, dibutuhkan modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Sayangnya, belakangan pemerintah justru berencana mengurangi anggaran program penanganan stunting di daerah rawan pangan.

Anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKB Lulu Nurhamidah mengungkapkan kekecewaannya terhadap upaya penanganan persoalan stunting.

“Refocussing anggaran justru merealokasi sektor pangan. Padahal kita tidak ingin apabila prevelensi stunting kita yang sempat turun sedikit itu kemudian akan mengalami kondisi yang stuck atau mungkin akan naik kembali karena ketahanan di bidang pangan tidak bisa diamankan,” ungkap Lulu.

Ia melihat stunting sebagai isu yang khusus yang harus ditangani lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja. Sebab, bila stunting tidak ditangani dengan serius akan berakibat pada kehilangan satu generasi yang sangat dibutuhkan untuk masa depan Indonesia.

Melihat situasi saat ini, dimana sebagian masyarakat menggantungkan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga pada bantuan sosial, pun aspek kebutuhan gizi masyarakat tidak menjadi perhatian utama. Bantuan sosial berupa paket-paket sembako dari komposisi paket sembako yang sebagian besar bukanlah bahan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi misalnya saja di dalamnya berupa krimer kental manis dan mi instan.

Menurut Lulu, pemerintah seharusnya dapat melakukan koordinasi lintas sektor dalam pemberian bantuan pangan untuk masyarakat.

“Misalnya dengan KKP yang memiliki banyak produk olahan ikan dan hasil laut yang tentu saja memiliki kandungan protein tinggi. Jika diintegrasikan seperti itu, maka tidak akan ada lagi misalnya krimer kental manis di dalam bantuan sosial masyarakat,” jelas Lulu.

Keberatan terhadap masuknya krimer kental manis dalam bantuan sosial untuk masyarakat saat wabah bukan tanpa alasan. Sejak akhir 2018 BPOM telah menegaskan fungsi dan kegunaan susu kental manis hanya untuk topping dan bahan makanan melalui PerBOM Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Melalui kebijakan itu juga disebutkan bahwa produk turunan susu tersebut tidak boleh diberikan untuk anak-anak karena kandungan gulanya lebih tinggi dibanding protein.

Sementara, jauh sebelum peraturan tersebut ditetapkan, masyarakat telah terlanjur beranggapan susu kental manis atau krimer kental manis adalah minuman yang dapat dikonsumsi oleh anak sebagai pengganti susu.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkesinambungan untuk mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan susu kental manis di dalam bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat.

“Dengan demikian, diharapkan masyarakat penerima bantuan dapat memberikan asupan makanan yang lebih bergizi untuk anak dan mencegah terjadinya gizi buruk,” katanya. (Sumber : Republika)

 JAKARTA – Menteri Keuangan RI (Menkeu RI) Sri Mulyani resmikan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk digital impor mulai Juli 2020. Semua bentuk barang tak berwujud maupun jasa akan dikenakan tarif pajak sebesar 10 persen.

Tarif pajak yang tercantum dalam aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2020).

Semua pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut, akan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang atau penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Pemberlakuan aturan ini, membuat semua produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film seperti Netflix, aplikasi, dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN. Termasuk,  produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Untuk teknisnya, pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan, ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Ditjen Pajak sebagai pemungut PPN.

Sementara pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria, tapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Ditjen Pajak.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id.

Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Yoga menyebutkan selain menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan tarif pajak berupa PPN produk digital dari luar negeri (produk digital impor) ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, terutama sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.