Demak – Setiap penduduk suatu negara yang merupakan keturunan dari orangtua yang berasal dari negara tersebut, pasti mendapat status kewarganegaraan di wilayah tersebut. Apabila orang tersebut mempunyai keturunan dari orangtua yang berasal dari luar negeri, status kewarganegaraan ganda dimiliki hingga orang tersebut bisa memilih kewarganegaraan untuk dirinya sendiri. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dilakukan berdasarkan laporan instansi terkait maupun dari penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA dan telah mempunyai keputusan / penetapan perubahan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang. Perubahan WNI menjadi WNAdengan bukti Ketetapan Pemerintah Negara Asing ttg Perubahan Status Kewarganegaraan ybs dari WNI ke WNA, wajib segera melapor ke Dinas/Instansi Pelaksana Sipil atau Perwakilan RI di Negara Asing ybs

Perubahan WNA menjadi WNI dilengkapi dengan bukti Kepres tentang Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI dan Berita Acara Sumpah, wajib segera melapor ke Dinas/Instansi Pelaksana yg menangani Pencatatan Sipil.

Persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Dari WNI Menjadi WNA Di Luar Negeri, antara lain Keputusan/Penetapan dari Pejabat/Instansi Negara Asing mengenai perubahan status kewarganegaraan seseorang dari WNI menjadi WNA yang bersangkutan, Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan, Surat Pernyataan dari Kantor Perwakilan RI di negara ybs, Paspor RI & Paspor dari negara ybs. KTP lama  (WNRI) & Kartu Identitas diri dari negara ybs.

Persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Dari WNA Menjadi WNI Di Indonesia, antara lain Keputusan Presiden  tentang Perubahan Status Kewarganegaraan  ybs dari WNA ke WNI, Berita Acara Sumpah (BAS) Atau Janji Setia dihadapan Pejabat Kemenkumham, Kutipan Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan, KK  dan KTP  bagi WNA Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA Tinggal Terbatas, Dokumen Imigrasi seperti KITAS/KITAB, Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

Dalam ketetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengenai kewarganegaraan dijelaskan juga terdapat pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing dengan istimewa. Ini artinya orang yang diberikan status istimewa sebagai warga negara itu tidak harus mengajukan permohonan secara khusus untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia (tidak harus melengkapi banyak persyaratan seperti naturalisasi biasa).

Naturalisasi istimewa biasa didapat untuk warga negara asing yang sudah berjasa kepada Negara KEsatuan Republik Indonesia (NKRI). Naturalisasi istimewa ini diberikan secara langsung oleh presiden dengan persetujuan DPR dan diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pasal 20. Contoh naturalisasi istimewa antara lain proses naturalisasi yang dilakukan oleh Christian Gonzales karena sudah berjasa memberikan gol kemenangan untuk Indonesia pada pertandingan sepak bola.Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil blanko perubahan Kewarganegaraan;

Prosedur , Naturalisasi biasa, yaitu Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya.

Demak – Minggu (17/5) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan dalam hal legalisir dokumen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Demak menjelaskan  dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatanganin secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Namun legalisir atau fotocopi dokumen kependudukan yang seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengesahan anak yang belum ditandatanganin secara elektronik dinyatakan masih tetap berlaku, dan legalisir atas fotocopy dokumen tersebut tetap dilayani di Dindukcapil.

“Dalam pasal 19 ayat 6 Permendagri itu dikatakan jika dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatanganin secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir. Sementara dokumen kependudukan warga Kabupaten Demak yang belum ditandatanganin secara elektronik dinyatakan masih tetap berlaku, dan legalisir atas fotocopy dokumen tersebut tetap dilayani di Dindukcapil,” jelas Kepala Dindukcapil Ka. Demak, Drs. M. Afhan Noor, M.Pd.

Afhan mengakui masih ada beberapa masyarakat yang memegang dokumen kependudukan seperti kartu keluarga maupun akta kelahiran yang menggunakan tandatangan manual.
“Kalau tandatangannya masih manual atau basah itu masih dilegalisir, kecuali kalau sudah barcode atau TTE itu tidak perlu lagi dilegalisir,” tandasnya. 

JAKARTA — Hari demi hari semakin mendekat ke Idul Fitri 1441 Hijriyah, makin terlihat arus mudik dari Jakarta dan sekitarnya ke berbagai daerah benar-benar tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah sebagian kecil orang yang masih berusaha mencari celah dari ketatnya penyekatan wilayah.

Beragam akal dimainkan untuk mengelabui petugas dan sebagian ketahuan juga. Sanksinya jelas: putar balik. Daripada berisiko putar balik, jauh lebih banyak yang menahan diri untuk tidak mudik pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Akhirnya menunggu pagebluk ini berakhir.

Sebagai episentrum penyebaran virus corona (Covid-19), warga Jakarta dan sekitarnya pun tampaknya sudah menyadari mudik kali ini berpotensi menjadi petaka bagi keluarga di kampung. Pun demikian di kalangan warga di luar daerah atau daerah tujuan mudik sudah demikian tinggi pemahaman bahwa kedatangan pemudik berisiko menjadi masalah serius.

Sudah banyak fakta pemudik yang lolos dari penyekatan dan tiba di kampung harus menghadapi penolakan dari warga. Tak sedikit pemudik yang mengisolasi diri ke kebun kosong atau ladang. Di sana, pemudik itu mendirikan gubuk dan untuk mengisi waktu, bisa mencangkul untuk menanam sayuran atau memelihara ternak.

Cerita sedih terjadi beberapa hari lalu ketika seorang ibu untuk pertama kali dalam hidupnya terang-terangan menolak kedatangan anaknya yang bertahun-tahun merantau ke Jakarta. Ketegaan ibunya itu hanya karena takut virus corona.

Jutaan calon pemudik mau tidak mau harus memahami kondisi seperti itu dan lebih baik menunggu situasi benar-benar sudah aman dari wabah ini. Daripada memaksakan saat ini yang masih demikian riskan.

Kini yang banyak dirasakan adalah kepasrahan dan keikhlasan untuk menerima kenyataan tahun ini tidak bisa dan tidak boleh mudik. Mau marah sama siapa?

Dalam sejarah hidup banyak orang, wabah ini menyuguhkan pengalaman baru untuk menahan diri dari tradisi mudik. Tak pernah ada caratan sejarah maupun catatan media mengenai larangan mudik, kecuali tahun yang diwarnai wabah global virus corona ini. (Sumber : Republika)

Demak – Akrom, S.Sos dan Antik Wantini yang merupakan Koordinator dan Operator Dindukcapil Kab. Demak yang bertugas di TPDK Kecamatan Sayung ini tetap melayani warga yang berdomisili di Kecamatan Sayung dalam mengurus administrasi kependudukannya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh Pemerintah. Yaitu dengan menggunakan masker dan APD yaitu Alat Perlindungan Diri berupa face shield dan sarung tangan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Mereka berbagi tugas dalam melayani warga yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan. Seperti yang terlihat, saat Jumat kemarin (15/5), Antik sedang melayani salah satu warga di Kecamatan Sayung yaitu mengajukan permohonan perekaman data kependudukan untuk dapat diterbitkan KTP-el, sedangkan Akrom, mengentry data kependudukan dalam SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II akan naik pada 1 Juli 2020, sedangkan iuran kelas III akan naik pada tahun 2021.

Sebagai informasi, per 1 Juli nanti, iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 per bulan. Lalu, iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. Kenaikan kedua kelas berlaku mulai Juli 2020.

Sementara iuran kepesertaan mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000 per bulan mulai 2021. Meski iuran naik, pemerintah masih memberi keringanan agar peserta tidak terlalu terbebani dalam membayar iuran, salah satunya keringanan pelunasan tunggakan.

Sebelumnya, jika peserta ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya (yang terblokir karena menunggak iuran), maka peserta harus membayar tunggakan 24 bulan. Kini, peserta cukup membayar tunggakan 6 bulannya saja.

“Hal bagus di Perpres 64/2020 adalah syarat pengaktifan kembali diperlonggar. Sebelumnya harus bayar tunggakan 24 bulan, sekarang untuk dukungan di masa pandemi, pelunasan cukup sampai enam bulan aja. Pelunasan juga boleh sampai 2021,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, sebagaimana dikutip dari cuitannya di Twitter @prastow, Minggu (17/5).

Kemudian beban denda juga dikurangi, dari yang sebelumnya 5 persen dari perkiraan paket layanan penyakit yang diderita pasien (Indonesia Case Based Group/INA CBG) menjadi 2,5 persen.

“Lalu penurunan denda. Pembayaran denda atas pelayanan sebesar 5 persen dari perkiraan paket INA CBG. Namun untuk dukungan di masa Covid-19, tahun 2020 hanya dikenakan denda 2,5 persen,” lanjutnya.

Yustinus bilang, memang dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus diperbaiki agar jaminan kesehatan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga terus berusaha berbenah untuk memastikan pelayanan yang terbaik. (Sumber : Merdeka)

SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Heru Setiadhie menegaskan, bahwa kabar Gubernur Ganjar telah pemberian izin bersyarat untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri di Jawa Tengah pada Minggu (24/5) itu tidak benar alias hoaks. Kabar yang beredar melalui pesan berantai di media sosial itu menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi izin pelaksanaan salat Idul Fitri di masjid atau di lapangan asal menepati beberapa syarat, seperti mengenakan masker sampai pengaturan shaf atau barisan salat.

Dalam pesan tersebut juga tertulis, peraturan itu diteken oleh Sekda Jateng, Heru Setiadhie atas nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Terkait berita tersebut saya tidak pernah merasa tanda tangan surat itu,” kata Heru, Minggu (17/5).

Untuk pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri yang jatuh pada Minggu (24/5), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap masyarakat mematuhi perintah dari Kementerian Agama, yang telah mengeluarkan ketentuan agar masyarakat melaksanakan salat di rumah saja.

“Sebaiknya ikuti saja ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama terus kemudian dari organisasi besar keagamaan,” kata Ganjar.

Selain mengurangi mudarat, Ganjar mengatakan untuk pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah, Majelis Ulama Indonesia di Jawa Tengah telah mengeluarkan panduan bahkan teks khutbah yang bisa digunakan masyarakat untuk melaksanakan salat Idul Fitri di rumah.

“Kalau kemudian ini bisa dilaksanakan di tempat masing-masing menurut saya akan lebih bagus, maksudnya di rumah. Saya juga salat Idul Fitri di rumah,” katanya.

Ganjar juga menanggapi keputusan Pemerintah Kota Tegal yang berencana melaksanakan salat Idul Fitri di masjid agung setempat. Bahkan dirinya mengatakan belum ada jalinan komunikasi yang dilayangkan Pemkot Tegal pada dirinya.

“Tadi pagi pak Wakil Wali kota melaporkan penanganan Covid-19 tapi tidak bertanya soal itu kepada saya. Belum komunikasi dengan saya. Sebaiknya ikuti saja ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian Agama,” katanya.  (Sumber : Times Indonesia).

Semarang – Anjuran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah terkait melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1441H di rumah masing-masing nampaknya menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang tetap ingin melaksanakan salat ied meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji mengatakan, sebagai upaya mempermudah masyarakat untuk melaksanakan salat Idulfitri di rumah, MUI Jateng mengeluarkan petunjuk dan tata cara pelaksanaan salat Idulfitri , sekligus naskah khotbah singkat. “Bisa dilakukan secara sendiri/munfarid (tanpa khotbah), bisa juga dilakukan secara berjamaah untuk yang berjamaah disunahkan ada khotbahnya,” ujaralumnus Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir tersebut di kantor MUI Jateng, Jumat (15/5/2020).

Lebih lanjut dirinya menambahkan, jika dalam keluarga, Seorang ayah atau anak bisa menjadi imam salat dan khatib. Namun apabila dirasa hal tersebut berat, keduanya bisa bergantian bain menjadi khatib atau imam salatnya. “Boleh Bapaknya sebagai imam salat, anaknya yang khatib. Diperbolehkan. Untuk bacaan dalam salat, tak harus yang panjang-panjang. Sebisanya. Kalau bisanya habis Al-Fatihah surat Al Ikhlas, An-nas. Ya dibaca saja,” imbuhnya. Masyarakat yang ingin mendapatkan tata cara atau naskah khotbah salat Idulfitri , MUI Jateng berencana akan menggandeng pihak Kominfo Jateng untuk bisa memberikan space di web resmi Kominfo menempelkan file tersebut.

“Kita juga akan berikan informasi tersebut lewat medsos kita juga. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dan kemudian menjalankan salat Idulfitri di rumah masing-masing,” katanya. Saat ditanya apakah nanti ada pemantauan terkait Masjid yang tetap akan menggelar salat Idulfitri, pihaknya pun mengakui jika tak memungkiri akan masih ada beberapa Masjid yang akan menggelar salat Idulfitri .  “MUI Jateng memang tidak punya kekuatan untuk memaksa. Tapi mayoritas Masjid sudah mengikuti himbauan karena menerapkan social distancing. Harapan kami jika memang menggelar salat ied harus ada protokoler kesehatannya,” terangnya. Sementara itu, untuk kegiatan halalbihalal yang menjadi kebiasaan warga khususnya di Semarang saat Lebaran, MUI Jateng pun menghimbau agar untuk halal bi halal di tahun ini dilakukan dengan mengirim ucapan Lebaran dan permintaan maaf saja.  “Bisa dengan SMS, bisa dengan Chatingan lewat sosial media. Kalau memang masih belum mantap bisa dilakukan dengan video call saja,” katanya. (Sumber : AyoSemarang).

Demak – Minggu (17/5), Dilansir dari Kemenkominfo, bahwa Pada periode ini, tema ‘Indonesia Maju’ diusung untuk merayakan hari kemerdekaan ke-75 di bulan Agustus nanti, Sobat Mindukcapil Demak. Melalui logonya yang terinspirasi dari perisai di dalam lambang Garuda Pancasila, Indonesia digambarkan sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Harapannya, Indonesia dapat melalui pandemi ini dengan semangat bergotong royong dan merdeka dari virus corona saat hari kemerdekaan RI ke-75.Setelah ekonomi dan kehidupan sosial kita pulih, kita dapat melanjutkan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Indonesia Maju dengan hasil yang nyata!

Demak – Minggu (17/5), Sobat mindukcapil Demak, Menjalani hari-hari di tengah pandemi Covid-19 ini kita semua hidup dalam keterbatasan. Saat-saat seperti inilah kita lebih punya waktu untuk membaca buku, baik buku fisik mau pun buku digital. B.J Habibie pernah berkata “Tanpa Cinta Kecerdasan itu bahaya, dan tanpa Kecerdasan Cinta itu Tidak cukup” Buku adalah sumber pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sumber kemajuan.

Jadi, kenapa sobat mindukcapil Bintan Tidak manfaatkan waktu luang selama pandemic ini untuk membaca buku? Taukah sobat? “Semakin banyak sobat membaca, semakin banyak hal yang akan sobat ketahui. Semakin banyak sobat belajar, semakin banyak tempat yang akan sobat kunjungi.” Yuk mulai membaca buku

Demak – Update Perkembangan COVID-19 di Indonesia per tanggal 16 Mei 2020 pukul 12.00 WIB. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID19 di Indonesia menjadi 17.025 kasus dengan 3.911 sembuh dan 1.089 meninggal.

Tetap di rumah saja dan jaga jarak untuk memutus rantai penularan COVID-19. Bersama kita lawan covid19 untuk tetap dirumah saja.