Demak – Telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja antara pelaksana dengan pejabat pengawas atau Kasi/Kasubbag yang menjadi atasan mereka pada hari Senin (24/02/2020) di Ruang Pertemuan Dindukcapil Kab. Demak. Diawali dengan pelaksana di Sekretariat, di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Wahyu Agus Ariswanto, Ervian Ikhe Widowati, S.Sos dan Akhmad Suyikno, S.Sos yang menandatangani PI dan PK di depan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Lina Wulandari, SE, MM, dan kemudian ditandatangani oleh Lina.

Dan kemudian dilanjutkan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Widayati, SE, MM dengan pelaksana Siti Konamah, Moh. Sakdun, dan Marjoko Setiyono. Setelah itu dilanjutkan dengan 3 Bidang lainnya, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Tujuan dilaksanakan penandatanganan kinerja dan pakta integritas ini adalah supaya ASN di lingkungan Dindukcapil Kab. Demak turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Demak – Kondisi yang hujan dari pagi hari ini (24/02/2020) tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan di Dindukcapil Kab. Demak. Antrian tetap berjubel, dari mulai loket pengambilan nomor antrian, pendaftaran, konsultasi perubahan data hingga loket pengambilan dokumen kependudukan.

Semua petugas Front Office sibuk melayani masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan dibantu oleh siswa SMK Tunas Bangsa Mijen dan SMK Pontren Kab. Demak, para petugas FO ini bahu membahu bersama-sama melayani masyarakat.

Demak – Bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai perlu mengurus akta perceraian sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Perceraian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya putusan Pengadilan Negeri. Dalam mengurus akta perceraian, pencatatan perceraian dilakukan oleh instansi pelaksana sesuai dengan domisili pemohon. Hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Untuk mengurus akta perceraian, pemohon harus melewati prosedur: Peristiwa perceraian telah mendapat putusan pengadilan negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum, Setelah itu, peristiwa perceraian wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), Pencatatan peristiwa perceraian wajib diajukan paling lambat 60 hari setelah sejak putusan pengadilan keluar, Dindukcapil hanya melayani pencatatan perceraian bagi perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/hukum agama selain agama Islam dan telah memperoleh Keputusan Pengadilan Negeri.

Adapun berkas dokumen yang harus dibawa pemohon adalah: Putusan pengadilan yang mempunyai kekualan hukum tetap, Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Asli dan Fotokopi KK SIAK dan KTP, Asli dan fotokopi Akta Kelahiran. Bagi WNA menambahkan lampiran dokumen: Asli dan fotokopi paspor, Asli dan fotokopi dokumen Imigrasi.

Untuk Pemohon juga dapat sekaligus mengurus perubahan kartu keluarga dengan persyaratan: Mengisi formulir dari Pencatatan Sipil, Permohonan dibuat rangkap 2, Fotokopi putusan pengadilan negeri setempat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Melampirkan kutipan akta perkawinan yang asli, Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran, Melampirkan fotokopi KTP, Melampirkan KK asli dan fotokopi, Mengisi formulir surat kuasa pengisian biodata WNI, Mengisi formulir perubahan KK, Mengisi formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI dan formulir biodata penduduk untuk perubahan data WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah), Penandatanganan Buku Register Cerai harus dilakukan yang bersangkutan. Untuk yang ingin diwakilkan harus dengan kuasa hukum.

Demak – Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu.  Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Apabila telah terbit penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, maka dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan ibu.

Untuk penerbitan Akta Kelahiran anak, saat ini telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, dimana pemohon tidak perlu melampirkan pengantar RT dan Surat Keterangan Lahir dari Lurah dalam pengurusan akta kelahiran. Bahkan Permendagri tersebut juga mengatur apabila persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/penanggung jawab anak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Data pokok yang termuat dalam SPTJM antara lain : nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun kemudahan dengan adanya SPTJM tersebut  terkadang disalahgunakan oleh oknum dengan mengisi data yang tidak benar, khususnya pada kolom nama ibu kandung. Hal seperti inilah yang memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi  ilegalpun terlaksana.

Demak – Problematika dalam pengurusan legalisasi anak sering terjadi pada pasangan suami istri di Indonesia. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai orang tua dan juga banyak anak yang lahir akibat tindakan orang tuanya yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk itu penting untuk memperhatikan perbedaan terhadap istilah mengenai pemeliharaan anak antara Pengakuan Anak Dan Pengesahan Anak.

Apa yang dimaksud dengan  “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Sedangkan “pengesahan anak”. Yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2013; Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelakana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.  Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Persyaratan Pengesahan Anak, antara lain Formulir Pelaporan yang telah diisi lengkap, Kutipan Akta Kelahiran, Akta Lahir anak yang akan disahkan, Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak, serta KK dan KTP-el orang tua.

Demak – Pengakuan Anak, apa itu? Merupakan pengakuan seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukun agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
Pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung. Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 24 Tahun 2013: Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari , sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan .
Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum dan agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Apa saja yang menjadi Persyaratan Pengakuan Anak, yaitu Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap, Surat Pernyataan dari ayah bologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), Kutipan Akta Kelahiran Anak, KK (Kartu Keluarga) dan KTP-el ayah dan ibu, Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing.

Demak – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Demak, Drs. M. Afhan Noor, M.Pd penuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi e-lhkpn.kpk.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2020.  Sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas bekaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN telah diterima oleh KPK dengan dikirimkan email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN pada tanggal 29 Januari 2020. Serta pada tanggal 21 Februari 2020 M. Afhan Noor telah menerima email dari report.elhkpn@kpk.go.id, berupa Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Demak – Dilaporkan hingga saat ini (22/02/2020) bahwa stock blangko KTP-el di Dindukcapil Kab. Demak masih tersedia. Sehingga diharapkan warga Demak yang belum memiliki KTP-el untuk segera datang dan mengurus penerbitan KTP-el di Dindukcapil Kab. Demak. Warga yang datang akan dilayani oleh petugas Front Office Dindukcapil Kab. Demak. Hendaknya, warga datang sendiri dalam upaya pengurusan penerbitan KTP-el, karena sesuai prosedur, bahwa untuk pencetakan KTP-el tidak dapat diwakilkan, kecuali jika masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK). Penerbitan KTP-el ini diproses sesuai SOP yaitu 1×24 jam dan tidak dipungut biaya, alias GRATIS.

Penggunaan blangko e-KTP ini diprioritaskan untuk Pemilik e-KTP pertama kali, Korban bencana alam,  Penggantian Surat Keterangan karena PRR, Penggantian Surat Keterangan karena hilang/rusak dan perubahan elemen data. Sesuai dengan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, blangko KTP-el ini tidak diperuntukkan bagi perubahan wilayah administrasi. Blangko KTP-el ini juga tidak boleh digunakan untuk mengganti KTP-el yang ada masa berlakunya/ada tanggal berlakunya menjadi KTP-el yang masa berlakunya seumur hidup.

Demak – Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti yang sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau Kepala Desa di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Dindukcapil Kab. Demak melalui Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Ili Carli, SH mengungkap beberapa manfaat akta kematian lainnya seperti, mencegah data almarhum disalahgunakan dan memastikan keakuratan data penduduk, sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi istri atau suami maupun anak, Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Serta Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, perbankan, dan pensiun.

Sementara itu, persyaratan untuk membuat akta kematian sebagai berikut ini : Surat Keterangan Kematian dari Desa/Rumah Sakit, Kartu Keluarga, KTP-el milik almarhum/almarhumah, Fotokopi Buku Nikah/ Akta Kelahiran, dan Fotokopi KTP-el Pelapor.

Demak – Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum  (ABH), anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan akta kelahiran.

Selama ini pembuatan akta kelahiran diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melului sistem stelsel aktif penduduk. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akte kelahiran. Mari kita wujudkan Indonesia ramah anak. Buatkan akta kelahiran anda supaya hak anak anda dapat dilindungi oleh Negara.