Jakarta – Beberapa pihak mencurigai kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri dan 13 perusahaan swasta, termasuk tiga fntech, dapat menyebabkan kebocoran data kependudukan. Mereka juga mempertanyakan logika yang mendasari pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kemendagri.

Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menjelaskan bahwa pemberian hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan sesungguhnya berlandaskan pada amanat Pasal 79 dan Pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Pasal 79 terkait dengan Hak Akses Verifikasi Data dan Pasal 58 terkait dengan ruang lingkupnya. Data kependudukan dari Kemendagri  dimanfaatkan untuk semua keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

“Ketentuan tersebut sejatinya lahir sebagai bentuk dukungan nyata fasilitas negara, bukan hanya dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja organ negara, namun juga perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dan layanan publik bagi seluruh elemen bangsa dan negara,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).

Khusus bagi industri fintech dimana memiliki risiko tinggi pinjaman fiktif mengingat proses identifikasi konsumen dilakukan secara jarak jauh, pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el ini merupakan suatu kemajuan besar.

Hak akses pemanfaatan data kependudukan ini diharapkan dapat mencegah peminjam fiktif sehingga dapat memajukan industri yakni memperkuat peranannya dalam menyalurkan pinjaman ke masyarakat yang belum terakses lembaga jasa keuangan.

“Kerja sama ini akan dapat mencegah kejahatan, mencegah data masyarakat tidak digunaka orang lain dan mencegah kerugian yang lebih besar dari lembaga fintech karena peminjam menggunakan data orang lain,” ujar Zudan.

Dari 13 perusahaan yang diberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kemendagri, tiga di antaranya adalah perusahaan fintech, yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com), PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman) dan PT Ammana Fintek Syariah (Ammana).

Persyaratan dan tata cara untuk bisa mendapatkan hak akses verifikasi data kependudukan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Salah satu persyaratan  yang harus dipenuhi adalah surat keterangan izin usaha dan adanya rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.

Menurut Zudan, ketiga perusahaan fintech peer-to-peer lending yang mendapatkan hak akses verifikasi  data kependudukan ini telah mendapatkan izin untuk beroperasi beserta rekomendasi tertulis dari lembaga negara yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila belum memiliki izin dari OJK maka tidak akan diberikan kerja sama.

Selain itu, tuturnya, setiap perusahaan yang bekerja sama wajib menjaga kerahasiaan data kependudukan. Dalam setiap perjanjian kerja sama selalu dituangkan kewajiban untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan.

Menteri Dalam Negeri Prof H. M. Tito Karnavian PhD sudah mewanti-wanti agar seluruh lembaga pengguna selain mematuhi semua peraturan perundang-undangan (rule of law) juga harus mematuhi ketentuan yang terkait dengan hak privat masyarakat terkait dengan perlindungan rahasia data pribadi.

Dirjen Dukcapil menambahkan bahwa Kemendagri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Kemendagri hanya memberikan hak akses untuk verifikasi data.

Hak akses verifikasi data yang diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut tidak memungkinkan ketiganya untuk dapat melihat secara keseluruhan ataupun satu persatu data penduduk.

Hak akses ini hanya memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data-data yang diberikan seorang penduduk yang akan menjadi calon nasabah fintech dengan data yang ada pada database kependudukan.

Sebagai ilustrasi, seorang penduduk bernama Budi ingin melakukan pinjaman online di salah satu dari ketiga perusahaan fintech itu, maka Budi memberikan data dirinya berupa NIK, Nama, Tempat Lahir dan Tanggal/Bulan/Tahun lahir dan sebagainya (yang disyaratkan oleh perusahaan tsb) melalui aplikasi pinjaman online.

Data diri sebagaimana telah diberikan Budi tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh perusahaan dengan database kependudukan Kemendagri. Dari proses verifikasi dengan data Kemendagri tersebut, kemudian perusahaan aplikasi pinjaman online mendapatkan respons berupa notifikasi “SESUAI” atau ”TIDAK SESUAI”.

Contoh captured pada aplikasi lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses dan mendapatkan notifikasi “SESUAI” atau ”TIDAK SESUAI” dari Ditjen Dukcapil. Yang bersangkutan melakukan registrasi dengan NIK dan Tgl Lahir sama namun Nama berbeda. Pada gambar ini memperlihatkan respons yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil pada saat Pengguna mengirimkan data penduduk (NIK, Nama & Tgl Lahir yang tidak sesuai). Notifikasi dari Dukcapil adalah “Data Tidak ditemukan”.

Pada gambar ini memperlihatkan respons yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil pada saat Pengguna mengirimkan data penduduk (NIK, Nama & Tgl Lahir yang sesuai). Notifikasi yang diberikan oleh Dukcapil Kemdagri adalah “Sesuai”.

Selain itu, Kemendagri pun selalu melakukan langkah-langkah pengamanan sistem dengan standar terukur, guna memastikan bahwa hak akses verifikasi data selalu berada dalam koridor hukum.

Adapun pelanggaran atas penyalahgunaan data kependudukan diancam pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013. (Tandaseru)

Demak – Berikut update Data Pantauan Corona Kabupaten Demak Minggu, 14 Juni 2020. Informasi Seputar Virus Corona Kabupaten Demak dapat diakses melaluiwww.corona.demakkab.go.id

Saatnya kita ambil peran, kurangi penyebaran #COVID19, dengan disiplin terapkan Protokol Kesehatan..#JagaJarak, #PakaiMasker, #cucitangandengansabun, #DirumahAja..

Demak – (14/6), Sebagai upaya kemudahan pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan di dalam darurat kesehatan, pencegahan dan mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Demak menghimbau warga Demak agar melakukan pendaftaran layanan online secara mandiri dari rumah. Melalui website http://dindukcapil.demakkab.go.id

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dindukcapil Kab. Demak, Rudy Hartono, S.IP, mengungkapkan bahwa jika ada masyarakat Demak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online, salah satunya permohonan pengajuan pencetakan KTP-el, maka warga dapat melihat tutorial permohonan pencetakan KTP-el secara online pada Youtube Dindukcapil Demak, di youtube tersebut telah dijelaskan langkah-langkah yang dapat diikuti oleh warga Demak supaya tidak kebingungan lagi.

Demak – Minggu (14/6), Saat baru membina sebuah bahtera rumah tangga, maka dokumen yang harus segera disiapkan adalah kartu keluarga.  Pembuatan maupun pembaharuan kartu keluarga dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menggunakan calo. Pembuatan KK tidak dipungut biaya atau gratis.

Dilansir dari penyataan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Demak, Rustiyono, S.Sos, bahwa Kartu keluarga (KK) adalah kartu identitas yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dalam penerapannya, kartu ini dicetak menjadi rangkap empat yang mana masing-masing akan dipegang oleh kepala keluarga, Ketua RT, kelurahan, dan kecamatan.

Keberadaan KK ini sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia. Peran KK biasanya menjadi prasyarat untuk membuat berbagai dokumen negara penting mulai dari akta kelahiran hingga pendaftaran sekolah anak. ” Dengan demikian dapat dipastikan bahwa KK memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan setiap anggotanya” tandas Rustiyono.

Demak – Minggu (14/6), Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah catatan pinggir yang dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan orang tuanya yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah.

Pengakuan anak merupakan Pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang disetujui oleh ibu kandungnya yang lahir dari perkawinan sah Menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara. Sedangkan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuannya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Demak – Minggu (14/6), Dalam mengurus akte kelahiran anak yang lahir di luar nikah atau anak dari hasil nikah siri, prosedurnya sedikit berbeda. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 tentang Perkawinan, secara hukum anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dianggap mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Ketentuan ini berlaku juga dalam hal anak hasil kawin siri.

Meski dalam kasus kawin siri, menurut agama Islam hal tersebut merupakan hubungan yang sah dan anak yang dilahirkan juga memiliki status hukum yang jelas, akan tetapi menurut hukum di Indonesia, hal tersebut tidak disahkan karena tidak ada catatan mengenai perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi, anak yang dilahirkan melalui nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin/nikah dan di mata hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

– Surat kelahiran dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Penolong Kelahiran
Nama dan Identitas Saksi Kelahiran

– KTP Ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu)

– KK Ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu)

Mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, prosesnya sama. Akta Kelahiran yang dikeluarkan nantinya hanya tercantum nama Ibu dan tidak terdapat nama Ayah.

Demak – Hari ini (14/6), para karyawan Dindukcapil Kab. Demak kembali melaksanakan penataan ruangan arsip di lantai 1 yang berdampingan dengan ruang pelayanan. Ruangan yang semula digunakan oleh UPTD Metrologi Dindagkop UKM Kab. Demak ini akan digunakan sebagai ruang penyimpan arsip kependudukan dan pencatatan sipil milik Dindukcapil Kab. Demak.

Sedangkan UPTD Metrologi nantinya akan menempati ruang arsip yang akan berdampingan dengan ruang bidang PIAK dan Pemanfaatan Data serta Sekretariat Dindukcapil Kab. Demak dilantai 2. Pemindahan ruang arsip di lantai 1 ini dikhawatirkan kontruksi bangunan di bawahnya akan roboh karena tidak kuat menampung beban berat lemari arsip yang mencapai 1.6 ton. Kegiatan penataan ruang arsip pada hari ini dipantau langsung oleh salah satu pelaksana Dindukcapil Kab. Demak, Moh. Sakdun.

Demak – Minggu (14/6) Masyarakat pada umumnya merasa kebingungan ketika akan mengurus dokumen kependudukan khususnya mengurus akta kelahiran. Apalagi ketika tempat kelahiran anak berbeda dengan domilisi orang tua.

Contoh Kasus Ny. Ani (37) dan keluarga domisili warga Kabupaten Demak sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP. Karena pekerjaannya mereka tinggal sementara di Kabupaten Semarang. Selama di Kab. Semarang mempunyai anak lagi dan tempat kelahiran di Rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Permasalahan muncul ketika mau mengurus akta kelahiran untuk anaknya.

Sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Ayat (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pembuatan akta kelahiran untuk anak dari Ny.Ani berada di Kabupaten Demak namun untuk tempat kelahiran di akta kelahiran tetap Kab. Semarang sesuai dengan alamat Rumah Sakit tempat melahirkan dan tidak dipungut biaya apapun dalam pengurusan dokumen kependudukan tersebut.

Demak – Minggu (14/6), Si Kecil sudah lahir, Sobat Mindukcapil Demak? Selamat ya! Jangan lupa untuk segera membuatkan akta kelahiran untuk anak, ya. Sebagai bukti dia adalah anakmu. Akta kelahiran ini sangat penting untuk kebutuhan anak kelak. Terutama untuk urusan administrasinya.

Salah satu fungsi dari akta kelahiran misalnya untuk nanti daftar sekolah sampai mengurus paspor. Selain itu, sampai nanti anak memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran menjadi salah satu identitas resminya. Namun demikian, masih banyak juga orang tua yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran. Salah satu alasannya adalah masih kurang memahami bagaimana cara membuat akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang. Akta ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, pencatatan kelahiran yang sebelumnya berdasarkan atas asa peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili, Ma. Dengan begitu, pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor.

Demak – (13/6), Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas sebuah keluarga yang berisikan berbagai informasi seperti data diri, susunan keluarga, hubungan keluarga, hingga pekerjaan. Biasanya, KK akan dibuat dengan rangkap 3 di mana masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan juga Kantor Kelurahan.

Keberadaannya sangat penting dan wajib dimiliki setiap keluarga di Indonesia, karena nantinya KK akan dijadikan syarat untuk setiap pembuatan berbagai dokumen negara seperti akta kelahiran anak hingga pendaftaran sekolah. Bahkan, KK juga dijadikan syarat untuk bisa mendaftarkan kartu SIM pada ponsel.

Sudah tahu kan, seberapa pentingnya KK dan kenapa kamu jangan sampai menunda untuk memilikinya?

Karena sifatnya yang wajib, tentu saja kartu keluarga memiliki banyak manfaat dan kegunaan untuk kamu selama masih menjadi Warga Negara Indonesia. Adapun manfaat dari Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP),
2. Menjadi bukti yang sah atas status identitas keluarga dan anggota keluarga,
3. Syarat wajib ketika ingin membuat Akta Kelahiran untuk anak yang baru lahir,
4. Dokumen wajib ketika ingin mendaftar asuransi, BPJS atau hal sejenis lainnya,
5. Salah satu syarat untuk pendaftaran masuk sekolah anak.