Demak – Sabtu (13/6), Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus berbenah terkait perekaman data dan identitas. Kini, selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga usia 17 tahun ke atas, juga ada Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP anak untuk usia 0-17 tahun.

KIA, yang mulai digagas sejak tahun 2016, merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil.

Kini, orang tua, setelah sang ibu melahirkan anak, tak hanya mengurus akta kelahiran, mereka harus membuat KIA untuk buah hatinya tersebut.

Pemberlakuan KIA atau KTP Anak telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak. Adanya KIA ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Banyak manfaat jika seorang memiliki KIA, di antaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun. Fungsinya sama, hanya berbeda dari isinya. Beberapa informasi yang tertera di antaranya adalah nomor induk kependudukan, nama orang tua, alamat, dan foto. Bedanya dengan KTP dewasa adalah bahwa KTP anak ini tidak menyertakan chip elektronik. Selain itu ada perbedaan lainnya, yaitu: Untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari menggunakan foto. Untuk tahap awal, bentuk KTP-nya masih biasa, belum KTP elektronik. Baru nanti jika usia anak sudah mencapai 18 tahun ke atas, baru wajib perekaman sesuai dengan KTP elektronik seperti yang ada sekarang ini.

Persyaratan untuk membuat KTP anak untuk 5-17 tahun adalah harus memiliki akta kelahiran, menyerahkan KTP orang tua, Kartu Keluarga (KK) dan melampirkan foto ukuran 2 × 3. Proses pembuatan KIA sendiri berlangsung dalam dua tahap, yaitu:

Untuk anak yang berumur nol tahun hingga lima tahun diberikan KIA yang tidak disertai foto. Setelah anak berumur lima tahun hingga 17 tahun (kurang sehari) diberikan KIA dengan menampilkan foto pemilik kartu. Setelah anak berumur 17 tahun diganti dan diterbitkan KTP elektronik. Syarat dan Proses Pengurusan KIA, antara lain ; Fotokopi akta kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli orangtua/wali

Dengan memiliki KIA artinya seorang anak akan memiliki identitas resmi kependudukan bagi yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

Cara Pembuatan KTP Anak, Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Biaya untuk kepengurusan KIA ini adalah GRATIS.

Demak – Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Kamis (11/6), Bupati Demak, HM Natsir melakukan kunjungan mendadak ke Dindukcapil Kab. Demak untuk melihat ruang arsip di Dindukcapil yang rencananya akan dilakukan penataan ulang di lantai 1 bergantian ruangan dengan UPTD Metrologi Dindagkop UKM Kab. Demak, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan dengan Tim Kab. Demak yang dipimpin oleh Wakil Bupati Demak, Joko Susanto.

Natsir dengan didampingi oleh Kepala Dinas Dukcapil, Drs. M. Afhan Noor, M.Pd bersama Sekdin dan Kabid langsung menuju ke ruang arsip. Disana, Afhan menjelaskan bahwa jika tidak dilakukan pemindahan ruang arsip di lantai 1 dikhawatirkan akan meruntuhkan bangunan dibawahnya, yaitu ruang pelayanan dan dapat menimbulkan korban jiwa. Sebab lemari arsip yang berisi arsip-arsip pencatatan sipil ini setiap hari terus bertambah dan beratnya mencapai 1.6 ton.

Demak – Sabtu (13/6), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyarankan masyarakat untuk memakai masker kain tiga lapis, saat berada di keramaian atau tempat umum, guna menangkal penularan virus corona.

Pemakaian masker kain 3 lapis hanya disarankan untuk masyarakat umum. Sementara tenaga kesehatan atau masyarakat yang sedang sakit, direkomendasikan agar memakai masker bedah atau masker N95. Jenis masker terakhir diprioritaskan untuk digunakan tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19. Pemakaian masker, hanya salah satu dari cara menangkal penularan virus corona. Rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dengan selalu mandi dan mencuci pakaian setelah bepergian hingga membersihkan barang-barang memakai disinfektan merupakan cara pencegahan lainnya.

Demak – Semakin hari jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam rentang waktu satu minggu terakhir, jumlah pasien terkonfirmasi positif terus bertambah setiap harinya, rata-rata 7 hingga 10 kasus.Berdasar data di Web Corona Kabupaten Demak tanggal 1 Juni 2020 lalu jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 60 kasus, namun pada tanggal 12 Juni 2020 jumlah pasien positif menjadi 123 kasus. Artinya ada lonjakan kenaikan lebih dari 100% dalam rentang waktu tersebut.

Hal inilah yang mendorong para Pimpinan Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Kecamatan guna meningkatkan upaya pencegahan penularan Covid-19 terutama pada titik yang menjadi Cluster penyebaran, seperti pasar, pedagang kaki lima dan lain-lain.Sabtu pagi tadi (13/06) bertempat di Grhadika Binapraja, digelar Rakor yang dipimpin oleh Sekda Demak dengan dihadiri Wakil Bupati Joko Sutanto, Asisten I Sekda, Plt. Asisten II yang juga Kepala Dinas Kesehatan, Asisten III, Kepala OPD, Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Demak.

“Solusi yang harus kita lakukan adalah melipatgandakan edukasi dan sosialisasi. Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, mobilisasi semua potensi, tingkatkan koordinasi dan komunikasi antar gugus tugas dan tidak saling menyalahkan,” tegas Sekda.Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati mengapresiasi para personil Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan yang telah bekerja keras dan berusaha secara maksimal dalam menangani penyebaran Covid-19 di Kabupaten Demak. (Sumber : Dinkominfo Kab. Demak).

Demak – Update Data Pantauan Corona Kabupaten Demak Jumat, 12 Juni 2020. Informasi Seputar Virus Corona Kabupaten Demak dapat diakses melalui www.corona.demakkab.go.id

JAKARTA–Pemerintah telah menyepakati akan menerapkan sistem kerja shift untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN), BUMN, dan pegawai swasta dalam masa tatanan kenormalan baru atau new normal. Sistem kerja shift akan diikuti dengan keluarnya surat keputusan dari tiga kementerian berbeda, sesuai tugas dan fungsinya.

Sistem kerja pegawai ASN akan diatur dengan surat edaran menpan-RB. Sistem kerja untuk pegawai BUMN diatur oleh SE menteri BUMN. Sementara itu, sistem kerja pegawai swasta diatur dengan SE menteri ketenagakerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berharap SE untuk sistem kerja shift ASN bisa keluar pada pekan depan. “Semoga SE (ASN) keluar Selasa depan. Pekan depan semoga bisa keluar SE Menpan-RB,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (12/6).

Sementara itu, dua SE lainnya bergantung pada kementerian terkait masing-masing. Sebelumnya, rencana sistem kerja shift bagi pegawai ASN, BUMN, maupun swasta ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta maupun transportasi umum lainnya.

Karena itu, Tjahjo mengatakan, rencana itu telah dibahas dalam rapat bersama lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PANRB, dan BNPB, serta Pemerintah Provinsi DKI. “Jadi, hasilnya adalah akan mengeluarkan sebuah surat keputusan dan sepakat dengan sistem kerja dengan shift,” ujar Tjahjo.

Nantinya, sistem kerja shift akan dibagi dua, yakni shift pertama antara pukul 07.30-15.00 WIB. Ia mengatakan, sebelum SE tentang sistem kerja shift diterbitkan dan diberlakukan, survei dan simulasi yang lebih cermat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dituangkan dalam SE benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada, yaitu mengurangi penumpukan calon penumpang.

Tjahjo menerangkan, data sementara yang diperoleh dari PT KAI menunjukkan penumpang KRL dari unsur pegawai ASN/TNI/Polri jumlahnya sangat sedikit. Untuk itu, PT KAI akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi jumlah penumpang berdasarkan pekerjaan mulai ASN/TNI/Polri, BUMN, hingga swasta. Terkait hal ini, para sekretaris jenderal maupun sekretaris utama akan dimintai data jumlah pegawainya yang bekerja dari kantor dalam era new normal.

Nantinya, ada sejumlah alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk pemberlakuan shift bagi ASN, BUMN, dan swasta. Pertama, pemberlakuan shift hanya untuk swasta karena pegawai ASN yang naik kereta api sangat sedikit. Kedua, pemberlakuan shift Senin sampai Jumat. Ketiga, pemberlakuan shift hari Senin dan Jumat saja.

“Kombinasi dari beberapa alternatif di atas misalnya shift untuk seluruh jenis pegawai, namun hanya untuk hari Senin saja. Kami usulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk daerah yang memberlakukan PSBB dan atau status merah menurut gugus tugas,” ungkapnya. (Republika)

Demak – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Demak akan menuntaskan tanggungan 17 ribu. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat keterangan (Suket) pengganti KTP dan Print Ready Record (PRR).

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kab. Demak, Rustiyono, S.Sos (12/6), mengatakan, jika nanti pihaknya akan mendistribusikan ribuan e-KTP yang telah dicetak itu ke masing-masing desa melalui kecamatan.

Jakarta – Penggunaan masker kini mau tak mau jadi bagian new normal di tengah pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan berakhirnya. Pelindung hidung dan mulut ini digunakan untuk mengerem penyebaran virus corona jenis baru (SARS-CoV-2). Tapi mulai muncul pertanyaan mengenai dampak bagi kesehatan ketika memakai masker terlalu lama.

Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, saat memakai masker maka saluran pernapasan pun sedikit terhambat. Apalagi jika masker yang dikenakan memiliki daya saring yang sangat kuat seperti N95. Dengan begitu tingkat kerapatan masker pun tergolong tinggi.

“Sakit kepala memang bisa terjadi karena kekurangan oksigen. Jadi, bila laju oksigen di pernapasan kita terganggu, maka peredaran darah kita yang kurang oksigen juga akan mengganggu sistem metabolisme kita yang akhirnya bisa menimbulkan reaksi dalam tubuh–karena kurangnya oksigen dalam darah–riwayat yang sering timbul memang pening atau sakit kepala,” terang Hermawan kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Keluhan lain misalnya dirasakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, Mohamad Fahmi yang mengalami iritasi di bagian hidung. Kata dia, kondisi ini berbeda pada masing-masing petugas kesehatan bergantung sensitivitas kulit.

“Kan anatomi orang beda-beda kan ya, kalau saya sendiri setelah pakai N95 itu ada tanda di hidung, seperti bekas luka. Untuk sebagian orang itu juga menekan sampai lecet,” tutur Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com.

“Untuk sebagian orang, dia kan memang agak rapat, saya sendiri juga tidak tahu itu bisa mengurangi kadar oksigen di dalam darah atau enggak–karena ini belum pernah diteliti sih. Yang pasti untuk misalnya, teman-teman nakes (tenaga kesehatan) yang punya penyakit asma, itu pasti tidak tahan pakai N95,” sambung dia lagi. (CNN Indonesia)

Demak – Pagi ini (12/6), Dindukcapil Kab. Demak dan Dindagkop UKM Kab. Demak melakukan kerja bakti dalam upaya pemindahan dan penataan ruangan. Kedua Dinas yang berlokasi di Gedung Ungu, akan bertukar tempat. UPTD Metrologi Dindagkop UKM Kab. Demak pindah di lantai 2 menempati ruang arsip. Sedangkan ruang arsip Dindukcapil Kab. Demak menempati di ruangan Metrologi lantai 1.

Hal ini dilakukan karena ruang arsip Dindukcapil Kab. Demak yang kurang representatif dan tidak bisa menampung beban lemari besi arsip yang mencapai 1.6 ton. Dan dikhawatirkan akan merobohkan dan menimpa bangunan dibawahnya, yaitu ruang pelayanan Dindukcapil Kab. Demak. Sehingga dilakukan penataan kembali, sesuai prosedur yang sebelumnya telah diputuskan oleh Tim Kabupaten Demak, yang terdiri dari Wakil Bupati Demak, Joko Susanto.

Kemendagri terus menjalin kerja sama pemberian akses pemanfaatan data e-KTP kepada sejumlah lembaga baik perbankan maupun nonperbankan. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan sampai saat ini sudah ada 2108 lembaga yang telah bekerja sama.

Kerja sama ini terkait pemanfaatan data kependudukan, baik itu data Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun data KTP elektronik (e-KTP). Kerja sama dengan 13 lembaga terbaru digelar Kamis (11/6) di RSU Kemendagri.”Kemendagri atas nama Bapak Mendagri memberikan hak akses untuk verifikasi data kependudukan,” ucap Zudan dalam rilisnya, Jumat (12/6).Zudan menegaskan, pihaknya tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Namun yang diberikan hanya hak akses untuk verifikasi data.

adi mekanismenya dalam pemanfaatan data ini, berbagai lembaga yang menjalin kerja sama dan sudah memiliki data asal, kemudian dicocokkan dengan data kependudukan. Misalnya untuk lembaga keuangan atau perbankan, apakah nasabahnya masih alamatnya sama, pekerjaannya sama, jumlah keluarganya sama, dan seterusnya. Jadi fungsinya untuk verifikasi data.ADVERTISEMENT

“Di dalam kerja sama ini kami laporkan bahwa aspek ketaatan terhadap perundang-undangan, aspek compliance (kepatuhan) menjadi demikian penting,” ujarnya.Ada 4 perundang-undangan utama yang dijadikan dasar rujukan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019. Data kependudukan Kemendagri digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden, pilkada, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. “Yang utama adalah semua wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan data penduduk yang kita jadikan pintu akses data kependudukan ini.“

Zudan menjelaskan, dari 13 lembaga yang sekarang meneken perjanjian kerja sama, 10 lembaga di antaranya adalah lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.

Ada pun lembaga keuangan non perbankan antara lain, lembaga pembiayaan seperti leasing, fintech (pinjaman online) dan penyedia uang digital. Kemudian dua lembaga lainnya bergerak di bidang kesehatan. Satu lembaga lainnya bergerak dalam zakat, infak dan sedekah yaitu Dompet Dhuafa Republika.”Kami laporkan kepada Bapak bahwa setelah berbagai lembaga memajukan permohonan untuk kerja sama, kami melakukan verifikasi dengan melihat kepada seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU Adminduk, PP tentang Adminduk dan Permendagri Nomor 102,” beber Zudan.Sehingga setiap lembaga harus memenuhi aspek legalitas perusahaan, bisnis prosesnya pun harus sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, juga ada rekomendasi dari pengawas bidang usaha. “Kalau perbankan lembaga keuangan mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah itu disusun perjanjian kerja sama seperti hari ini,”ujarnya.

Dijelaskannya juga mengenai kewajiban dari berbagai lembaga yang menjalin kerja sama dengan Dukcapil. Salah satunya adalah kewajiban untuk memberikan dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Data nasabah ini yang kemudian dicocokkan dengan data Dukcapil. “Oleh karena itu di ujung akhirnya adalah setiap lembaga pengguna wajib memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan yang diakses oleh berbagai lembaga tersebut,” ucap Zudan. (Kumparan)