Demak – Senin (11/5) Dalam memperingati world lupus day mari mengenal lebih dekat penyakit yang memiliki kepanjangan Systemic lupus erythematosus (SLE). Lupus adalah suatu contoh penyakit autoimun di mana sistem daya tahan tubuh menyerang sel-sel yang sehat karena dideteksi sebagai sel asing. ⠀
⠀
Sebagai informasi, selain fakta tersebut diatas, Lupus adalah kondisi yang nggak menular. Individu yang hidup dengan lupus harus mempelajari cara menyeimbangkan pola hidupnya dengan penyakit kronis yang dialaminya. Mereka harus menerapkan pola makan sehat, istirahat yang cukup, menghindari stres, paparan sinar ultraviolet, tidak merokok dan membatasi asupan alkohol. Semoga masyarakat bisa lebih memahami penyakit lupus agar bisa deteksi dan penanganan sedini mungkin.

Demak – Kemarin, Tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia atau World lupus day. Lupus merupakan penyakit radang/penyakit autoimun dimana kondisi sistem imunitas atau kekebalan tubuh seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan substansi asing (non-self) dengan sel dan jaringan tubuh sendiri (self). Kondisi ini dapat membuat sistem kekebalan tubuh menyerang sel, jaringan dan organ tubuh sendiri yang sehat.

Lupus dapat dikendalikan bila diagnosis dan ditangani sejak dini untuk usia harapan hidup pasien lupus tidak berbeda dengan populasi umum.
Pengetahuan adalah alat ampuh yang dapat mengalahkan lupus, pengetahuan membantu untuk mencari jawaban dan memberikan dukungan dan harapan kepada orang-orang yang berjuang dengan lupus setiap hari.
Mari bersama kita tingkatkan kesadaran dan pengetahuan untuk mengalahkan penyakit ini.

Demak- Update Data Pantauan Corona Kabupaten Demak. Minggu 10 Mei 2020 18:41. Informasi Seputar Virus Corona Kabupaten Demak dapat diakses melalui.corona.demakkab.go.id

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan menambahkan penguatan sektor kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Wabah Covid-19 menjadi pecutan bagi negara untuk memperbaiki sistem kesehatan salah satunya dengan fokus penanganan kesehatan untuk menjadi agenda yang akan didanai lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.

Hal tersebut disampaikan melalui rilis redaksi setkab.go.id yang diterima dari Kementerian PPN/Bappenas, Minggu 10 Mei 2020.

“Setelah jaring pengaman sosial penanganan pandemi virus Covid-19, pemerintah akan melakukan reformasi sistem kesehatan,” bunyi rilis tersebut dikutip oleh TIMES Indonesia di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk tiga prioritas utama yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM.

“Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita semuanya, betapa pentingnya health security,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 30 April 2020 yang lalu.

Selain wabah Covid-19, Indonesia masih dihadapkan pada penyakit lain yang juga butuh penanganan serius.

“Misalnya, Indonesia memiliki beberapa penyakit menular berbahaya yang butuh penanganan khusus seperti Tuberculosis (TB), malaria, dan kusta, serta penyakit paru pneumonia yang menjadi penyakit bawaan untuk pasien Covid-19,” jelas rilis tersebut.

Dari Pandemi ini, Pemerintah belajar untuk membenahi sistem kesehatan di tanah air dan mulai melakukan langkah untuk menjalankan reformasi sistem kesehatan nasional.

Reformasi ini akan dilihat dari dua sisi yakni demand side (permintaan) dan supply side (ketersediaan) dimana masyarakat akan lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

“Reformasi kesehatan akan dimulai dari tingkat paling dasar yakni puskesmas. Seperti kita ketahui masih banyak puskesmas yang masih kekurangan alat medis dan tenaga kerja, maka fokus pemerintah untuk memperbaikinya,” sebut rilis tersebut.

Semakin banyak puskesmas di daerah dengan fasilitas yang memadai maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan penanganan kesehatan.

Setelah itu, Bappenas juga akan fokus reformasi kesehatan berikutnya dengan penguatan health security atau keamanan kesehatan. Health securitybertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyakit-penyakit berbahaya caranya dengan menghadirkan alat respons cepat dan juga mendirikan laboratorium penelitian.

Hal yang tak kalah penting, menurut rilis tersebut, ialah meningkatkan gerakan hidup sehat.

Bappenas juga akan memfokuskan RKP 2021 dengan gerakan masyarakat hidup sehat, menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk mencuci tangan, serta mengajak masyarakat untuk menciptakan kawasan yang sehat.

“Semoga dengan adanya kebijakan soal reformasi kesehatan ini sistem kesehatan di Indonesia lebih maju lagi. Apabila sistem kesehatan di Indonesia dapat dibenahi maka tak dapat dipungkiri akan menciptakan sumber daya manusia yang tangguh,” bunyi rilis Bappenas. (sumber : Bappenas)

Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa (KLB) selama 12 Mei-31 Mei 2020. Perusahaan menyediakan enam perjalanan KLB untuk masyarakat.

VP Relations Joni Martinus menuturkan pengoperasian KLB akan disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan yang dimaksud, yakni Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

“Terdapat enam perjalanan KLB yang kami operasikan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dengan penerapan protokol pencegahan covid-19 (virus corona) yang ketat,” ujar Joni dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/5).

Ia bilang masyarakat yang diizinkan untuk menggunakan KLB adalah pekerja di bagian pelayanan penanganan covid-19, pertahanan dan keamanan, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi penting, perjalanan darurat pasien, orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal, dan repatriasi.

KAI akan memulai menjual tiket hari ini, Senin (11/5), di loket stasiun keberangkatan penumpang. Untuk pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-7 keberangkatan oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan.

“Untuk dapat membeli tiket, calon penumpang diharuskan melengkapi persyaratan sesuai SE Gugus Tugas Covid-19 seperti surat hasil tes negatif covid-19, surat tugas dari perusahaan, KTP atau tanda pengenal lain yang sah, dokumen pendukung lainnya yang sesuai peraturan,” papar Joni.

Apabila seluruh dokumen sudah lengkap, calon penumpang dapat melapor ke posko Gugus Tugas Covid-19 yang ada di stasiun penjualan tiket untuk diverifikasi. Setelah itu, calon penumpang akan mendapatkan surat izin dari Gugus Tugas Covid-19.

oni menyatakan surat izin itu terdiri dari dua rangkap. Lembar pertama nantinya untuk diberikan kepada petugas loket saat membeli tiket dan lembar kedua untuk ditunjukkan kepada petugas saat boarding.

“Surat izin tersebut hanya berlaku untuk satu kali perjalanan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Joni menyebut setiap penumpang juga wajib mengikuti protokol kesehatan lainnya, seperti menggunakan masker dan suhu tubuh di bawah 38 derajat celcius. Kemudian, penumpang harus membawa tiket, identitas asli, dan surat izin dari Satgas Covid-19.

“Penumpang yang akan berangkat namun tidak memnuhi persyaratan tersebut dilarang naik kereta api dan tiket akan dikembalikan 100 persen,” terang Joni.

Sementara, beberapa rute yang akan dilayani dalam operasional KLB ini, antara lain Gambir-Surabaya Pasarturi pp (Lintas Utara), Gambir-Surabaya pp (Lintas Selatan), dan Bandung-Surabaya Pasarturi pp.

Untuk Gambir-Pasarturi pp (Lintas Utara), penumpang akan dikenakan tarif jarak terjauh sebesar Rp750 ribu untuk kelas eksekutif dan Rp400 ribu untuk kelas ekonomi.

Kemudian, tarif jarak terjauh rute Gambir-Surabaya pp (Lintas Selatan) dibanderol sebesar Rp750 ribu untuk kelas eksekutif dan kelas ekonomi sebesar Rp450 ribu.

Lalu, tarif jarak terjauh rute Bandung-Surabaya Pasarturi pp untuk kelas eksekutif sebesar Rp630 ribu. Sementara, kelas ekonomi dijual sebesar Rp440 ribu.

Demak – Senin (11/5), Di tengah pandemi Covid19 beberapa agenda pemerintah mengalami penundaan, tidak terkecuali pemungutan sura Pilkada 2020 yang ditunda hingga Desember 2020

Jakarta, CNN Indonesia — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan meluncurkan aplikasi pelacakan kontak kasus Covid-19. Hal ini dimaksudkan pula untuk memangkas gap atau jurang kemampuan antar-negara dalam bidang teknologi informasi terkait penanganan Virus Corona.

Kepala Petugas Informasi untuk WHO Bernardo Mariano mengatakan aplikasi tersebut akan diluncurkan secara global pada akhir Mei. Ia menyebut sejumlah negara sudah memiliki aplikasi sejenis.

“Versi asli miliki WHO bisa membantu negara-negara yang tidak mampu mengembangkan aplikasi,” ujar Mariano, dikutip dari Engadget, Minggu (10/5).

Aplikasi memiliki kemampuan untuk memberi informasi soal gejala-gejala Covid-19, melakukan penelusuran riwayat kontak kasus positif Virus Corona, sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk melakukan tes.

Dikutip dari Tech Portal, aplikasi dapat melacak dan pergerakan pengguna untuk memberikan informasi terkait kontak dengan orang yang terjangkit Covid-19.

WHO telah berkomunikasi dengan Apple dan Google untuk menggunakan teknologi pelacakan besutan kedua perusahaan raksasa teknologi tersebut. Namun, ada masalah hukum dan privasi.

Mariano menyebut kedua korporasi raksasa itu sempat menjanjikan sistem yang tak terpusat yang membuat data kontak tetap anonim. Namun, pihaknya menilai masih ada masalah terkait kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan bisnis di kemudian hari.

Di sisi lain, Google dan Apple memastikan bahwa data yang dikumpulkan aplikasi tidak akan digunakan untuk keperluan lain di luar penanganan Covid-19. Keduanya mengaku akan menghapus data-data tersebut saat pandemi Covid-19 berakhir.

Pelacakan kontak diketahui merupakan bagian penting dalam penanganan pandemi Virus Corona. Otoritas terkait akan melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang bersentuhan secara dekat dengan penderita Covid-19.

Pelacakan secara manual salah satunya dilakukan dengan menelpon orang terkait dan memperingatkannya soal potensi bahaya penularan Corona. Upaya ini dipandang lebih akurat melacak penyebaran virus dan membantu membatasi ruang lingkup lockdown.

Indonesia sendiri belum menerapkan secara penuh penggunaan aplikasi sejenis dan masih menerapkan sistem pelacakan kontak secara manual.

Jakarta –

Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan mengirim 26.000 paket bantuan sembako kepada perantau asal Jateng yang ada di DKI Jakarta. “Terkait jumlahnya, saat ini telah terdaftar 60.000 orang. Setelah diverifikasi menjadi 26.000 orang,” ungkap Ganjar saat ditemui di rumah dinasnya, Minggu (10/5/2020). Dia menjelaskan, pengurangan sebanyak itu terjadi karena ada warga yang sudah pulang kampung. “Hasil verifikasi kami terakhir sekitar 26.000 dari sekitar 60.000 lebih data yang masuk ke kami. Namun kami minta ini tidak ditutup dulu datanya karena masih banyak yang ingin menyumbang,” jelasnya. Ganjar menyebut, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sedang menyiapkan pengiriman bantuan tersebut melalui PT Pos Indonesia. “Mudah-mudahan tidak lama segera kelar. Tinggal hitungan teknis dan pembiayaannya (biaya pengiriman),” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (10/5/2020).

Ganjar menerangkan, anggaran untuk bantuan warga Jateng yang ada di Jakarta dan Bogor Depok Tangerang Bekasi (Bodetabek) sudah disiapkan. Mekanisme penyaluran bantuan juga sudah dibicarakan. “Saya minta cepat, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dikirim ke sana,” tegasnya. Adapun, keputusan pengiriman bantuan ini dilakukan mengingat Pemprov DKI Jakarta pernah menjanjikan memberikan bantuan untuk perantau Jateng di Ibu kota. Namun demikian, hingga sekarang bantuan tersebut tak kunjung datang. Oleh sebab itu, Ganjar pun memutuskan mengirim sendiri bantuan ke Jakarta.

Lebih lanjut, Ganjar juga meminta semua pihak yang ingin membantu untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jateng. Badan Penghubung Jateng yang ada di Jakarta juga diminta aktif berkoordinasi dalam penyaluran bantuan. “Kawan-kawan dari Jateng siapa pun yang akan memberikan bantuan, tolong komunikasikan dengan perwakilan kami di sana agar diketahui siapa yang sudah dapat siapa yang belum,” terangnya. Dia menjelaskan, koordinasi ini supaya pemberian bantuan dapat merata dan menghindari bantuan secara ganda padahal banyak pihak lainnya belum dapat.

Ganjar menjelaskan, langkah ini dilakukan mengingat beberapa instansi maupun komunitas dan lembaga sudah terlebih dahulu memberikan bantuan. Dia menuturkan, salah satu laporan dari Bupati Kebumen menyebut, ada salah satu desa bernama Winong yang sudah mengirimkan bantuan ke Jakarta. “Bupati Batang juga menyampaikan sudah mengirim, lalu ada alumni SMAN 1 Tegal yang mengirimkan bantuan serupa. Memang ini sporadis, maka kami minta dijadikan satu agar bisa tepat sasaran,” ucapnya. Sementara itu, ketika disinggung sampai kapan akan menanggung warganya yang ada di Jakarta maupun Bodetabek, Ganjar mengatakan belum bisa memastikan. “Kami belum tahu sampai kapan, tapi minimal secepatnya yang ada itu dibantu dulu. Mereka yang tidak ter-cover bantuan bisa selamat dulu setidaknya sebulan ke depan dia aman,” tuturnya.

Banyak alasan mengapa seseorang mengajukan permohonan penggantian nama. Mulai dari urusan pekerjaan, mempermudah pengurusan administrasi, hingga urusan hoki.Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang bila ingin mengubah namanya?Penggantian nama tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam akta kelahiran. Aturan itu menjelaskan bahwa bila seseorang ingin mengajukan penggantian nama, maka harus mengajukan ke pengadilan negeri setempat.

Mengutip dari laman Pengadilan Negeri, terdapat beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum mengajukan gugatan. Di antaranya adalah:

1. Surat Permohonan, bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh Pemohon (dicopy 2 eks)2. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar3. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar4. Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar5. Foto copy Ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) sebanyak 1 (satu) lembar6. Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai)Untuk poin 2 sampai dengan poin 6 distempel di kantor Pos bermaterai Rp 6.000. Poin terpenting dalam pengajuan itu adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.Surat permohonan tersebut harus memuat alasan lengkap soal penggantian nama tersebut.

Persyaratan tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat guna diregistrasi agar mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Bila dikabulkan, maka nantinya penetapan hakim tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna diubah. Pihak dinas nantinya akan memberikan catatan pinggir soal perubahan itu. Adapun dasar hukum mengenai pencatatan perubahan nama / perbaikan akta kelahiran adalah tertera dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SE tersebut, pemerintah memita kepada para Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Gubernur diharapkan membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi. Pembentukan pos komando ini juga harus memperhatikan prosedur atau protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Sebab menurutnya, ada keringanan yang diberikan pengusaha untuk membayarkan THR. Dalam SE THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan harus melakukan musyawarah dengan karyawannya

“Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).

Ida juga memastikan dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini,pemerintah telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo. Selain itu, para pemerintah juga sudah melakukan dialog untuk meminta masukan dengan serikat pekerja atau buruh.

“SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan,” tandas Menaker Ida Fauziyah. (Sumber : Times Indonesia)