Pemerintah kembali mengupdate data terbaru perkembangan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) secara nasional hingga Kamis (7/5). Kasus positif Covid-19 tersebar di 34 pronvisi dan 354 kabupaten/kota hari ini bertambah 338 sehingga total menjadi 12.776 jiwa.

Sementara pasien sembuh bertambah 64 dengan total akumulatifnya menjadi 2.381 pasien. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah 35 orang sehingga total menjadi 930 orang.

Jumlah pasien berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) hari ini juga bertambah 2.729 dengan total akumulatif menjadi 243.445. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah 1.576 sehingga total hari ini menjadi 28.508 jiwa.

“Jumlahnya masih terus bertambah oleh karena itu tetap di rumah adalah kunci,” kata Juru Bicara Pemerintah Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta.

Demak – Kamis (7/5), Pemerintah terus berusaha memberikan bantuan untuk warga Jabodetabek yang terdampak #Covid19. Berikut mekanisme dan rincian bantuannya.

Demak – Dikutip dari laman PLN, Kamis (7/5), Memasuki Bulan Ramadan, PLN tidak berhenti untuk mengalirkan listrik dan menyebarkan Energi Optimisme kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, & Tertinggal). .
.
.PLN mempunyai program yaitu Diskon 50% Biaya Penyambungan layanan Pasang Baru berlaku untuk konsumen golongan tarif daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau yang berada di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Program ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Untuk teman-temen yang mungkin mempunyai kerabat atau tetangga yang sesuai dengan kriteria tersebut dapat dibantu untuk menginformasikan program ini, agar makin banyak saudara-saudara kita yang bisa menikmati listrik. Karena #ListrikUntukSemua #ListrikUntukRakyat

Demak – Jumat (7/5), Dilansir dari laman Dindikbud Kab. Demak, bahwa kelulusan merupakan salah satu hal yang melegakan karena telah menyelesaikan pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan.
.
Perayaan kelulusan sebaiknya dilakukan dengan bijak dan dengan rasa syukur. Yuk, Sahabat Dukcapil lakukan hal-hal baik untuk mensyukuri hal baik yang terjadi pada kita.

Demak – Hari ini (7/5) bertepatan dengan Hari Raya Waisak, untuk itulah Dindukcapil Kab. Demak mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2564 BE/2020 M. Sabbe Satta Bhavantu Sukithata. Semoga Semua Makhluk Berbahagia.  

Waisak adalah hari kemenangan. Kalahkan amarah dengan ketenangan dan keanggunan. Hari Trisuci Waisak 2564 BE/2020 bagi seluruh sobatpora yang merayakan. ⁣Semoga dengan kekuatan Budhha, Dhamma dan Sangha segala malapetaka sirna dari Indonesia dan kita selalu diberikan kesehatan.⁣ Semoga bumi lekas pulih kembali.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengizinkan kembali operasional moda transportasi umum mulai besok, Kamis (7/5). Hal tersebut menuai perdebatan di berbagai pihak karena saat ini masih dalam periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, kembali beroperasinya trasportasi umum harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan. Kriterianya akan diatur oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Intinya penjabaran, bukan relaksasi. Artinya, dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus, dan lain-lain untuk kembali operasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan,” ujarnya dalam video conference, Rabu (6/5).

Budi Karya menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020. Regulasi turunan ini nantinya bakal memuat ketentuan soal operasionalisasi kembali moda transportasi untuk mengangkut penumpang.

Ia menuturkan, nantinya perjalanan yang diperbolehkan hanya mencakup penugasan kerja, kegiatan bisnis, dan logistik. Namun regulasi ini bukan berarti melonggarkan aturan di atasnya.

Budi menambahkan, meskipun operasional transportasi umum dibuka, namun pemerintah tetap melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik atau pulang ke kampung halaman.

“Pesawat dan lain-lain dengan orang-orang khusus. Tapi enggak boleh mudik. Kalau kerja harus ke Kalimantan, boleh. Kalau pulang kampung enggak boleh,” pungkasnya. (Sumber : Jawapos)

Jakarta – Pada Januari 2020 lalu, iuran BPJSKesehatan sempat mengalami kenaikan. Biaya iuran yang dikenakan untuk kelas 1 sebesar Rp160 ribu, kelas 2 Rp110 ribu sedangkan kelas 3 Rp42 ribu.

Kabar gembiranya, tarif iuran akan kembali menjadi normal. Hal tersebut menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang diberlakukan pada 1 Mei 2020. Berikut ulasan selengkapnya. Tarif iuran BPJS akan kembali normal dan berlaku pada 1 Mei 2020. Iuran program JKN-KIS akan disesuaikan menjadi Rp80 ribu untuk kelas pertama, Rp51 ribu bagi kelas dua dan Rp25.500 untuk kelas tiga. Hal tersebut tengah dijelaskan dalam akun Twitter resmi BPJS Kesehatan RI.

“Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang diberlakukan pada 1 April 2020 oleh pemerintah, maka terhitung 1 Mei 2020, BPJS Kesehatan kembali menyesuaikan iuran, sesuai dengan Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dihitung sejak iuran April 2020,” tulisnya. Dalam unggahan akun Twitter resminya juga dijelaskan bagi masyarakat yang sudah membayar iuran di bulan April maka tagihan bulan Mei akan otomatis disesuaikan dengan kelebihan pembayaran bulan sebelumnya. Sedangkan iuran Januari hingga Maret lalu, tetap mengacu pada Peraturan Presiden No.75 tahun 2019.

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong upaya pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga. Ini dilakukan di tengah COVID-19 yang ditengarai menimbulkan ancaman krisis pangan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian yang diharapkan mampu mendorong petani untuk berproduksi, termasuk pemanfaatan pekarangan. Langkah ini disebut mampu mendukung kehidupan keluarga petani di tengah pandemi COVID-19.

“Tentunya ini juga masuk ke family farming atau tanaman pada lahan usaha dan pekarangan di sekitar rumah dan menyasar orang-orang yang memang butuh. Misalnya petani miskin yang selama ini hidup di luar, kemudian kembali ke desa dan ternyata terdampak Covid,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020).

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan (BKP) Pangan Agung Hendriadi mengungkapkan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi dapat juga mengurangi pengeluaran bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola secara maksimal.

Kata dia, sampai dengan saat ini tidak kurang dari 20 ribu kelompok wanita tani yang telah terlibat dalam kegiatan P2L.

Dia berharap setiap rumah tangga mampu memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, serta pendapatannya.

“Ini sangat strategis tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga, terlebih pada kondisi pandemi saat ini,” ujar Agung.

Lebih lanjut Agung mengatakan, dalam kondisi seperti sekarang ini, pemanfaatan lahan pekarangan benar-benar dirasakan manfaatnya. Menurutnya ketahanan pangan bukan saja tentang kecukupan bahan pangan, tetapi juga menyangkut kemampuan memproduksi sendiri bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Untuk itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini BKP telah menambah kelompok sasaran kegiatan P2L tahun ini menjadi lebih dari 3.800 kelompok yang difokuskan pada pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengembangan rumah bibit, demplot, dan pekarangan keluarga. (Sumber: Detikfinance)

Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi atau arahan atas aturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Aturan tersebut yakni melonggarkan moda transportasi di tengah pandemi Covid-19 mulai Kamis (7/5) besok.

“Kita tunggu saja regulasi teknis di lapangannya seperti apa,” kata Yusri, Jakarta, Rabu (6/5). Meski begitu, masyarakat tetap dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mudik lebaran 2020. Karena, aturan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 24 April 2020.

“Tetapi kan pemerintah kan sudah menyampaikan bahwa larangan mudik itu tetap ditiadakan dan PSBB tetap berlanjut,” tegasnya.

Apabila adanya pelonggaran moda transportasi untuk masyarakat yang ingin pergi ke wilayah satu ke wilayah yang lain. Pihaknya tetap menjalankannya sesuai dengan SOP yang ada.

“Kalau pun ada pengecualian dari TNI, pemerintah daerah dan lain-lain dalam moda transportasi, tapi protap tetap dilaksanakan,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, yang artinya mudik tetap dilarang.

“Saya tegaskan mudik dilarang. Titik,” kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan langsung TVRI sebagaimana dipantau dari Jakarta, Rabu (6/5).

Diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyatakan operasional moda transportasi bakal mulai beroperasi besok, 7 Mei 2020. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020.

Regulasi turunan ini nantinya bakal memuat ketentuan soal kembalinya operasional moda transportasi untuk mengangkut penumpang. Namun demikian, Menhub Budi bilang regulasi ini bukan relaksasi, melainkan aturan penjabaran.

“Ini penjabaran ya, bukan relaksasi. Jadi dimungkinkan semua angkutan baik udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi,” kata Menhub Budi dalam rapat virtual bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5).

“Rencananya, operasinya mulai besok 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik,” lanjutnya.

Dirinya menjelaskan, nantinya perjalanan yang diperbolehkan hanya mencakup penugasan kerja, kegiatan bisnis dan logistik. “Jadi misalnya saya ke Palembang, tapi bukan untuk mudik, tapi untuk mantau LRT, itu boleh,” paparnya. (Sumber : Merdeka)

Jakarta – Pihak Istana Kepresidenan meluruskan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal rencana pemberian izin operasi kembali berbagai transportasi ke luar daerah. Istana menegaskan mudik tetap dilarang.

“Prinsipnya tetap adalah pelarangan mudik dan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, pernyataan Menhub itu sebenarnya memuat pengecualian memuat disclaimer yaitu mereka yang boleh melakukan perjalanan itu adalah misalnya petugas kesehatan, pasien yang memerlukan penanganan perawatan di luar kota, ada keluarga yang meninggal dunia, terus petugas kepolisian, TNI yang bertugas. Kalau pun bertugas harus ada surat dari atasan yang mengatakan memang dia ditugaskan ke luar kota, logistik misalnya,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Donny mengatakan pernyataan Menhub itu harus dibaca berbarengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa pengecualian orang melakukan perjalanan selama masa pandemi.

“Semua tidak boleh mudik kecuali seperti yang disebutkan dalam surat edaran. Jadi pernyataan itu hanya dibaca transportasi diaktifkan kembali lalu persepsinya mudik diperbolehkan, saya mau meluruskan jadi tidak diperbolehkan. Tetap pembatasan, tetap pemberlakuan protokol kesehatan. Jadi yang boleh melakukan perjalanan hanya yang diatur dalam surat edaran ketua Gugus Tugas COVID 19,” tutur Donny.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik.

Pernyataan itu disampaikan Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5/2020). Budi mengatakan hal tersebut bukan merupakan pelonggaran tetapi penjabaran dari Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran.

“Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan,” kata Budi.

Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian.

“BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali,” kata Budi Karya.