Demak – Anas Shobirin warga desa Kangkung Kecamatan Mranggen, hari ini (8/6) melakukan perekaman KTP-el di Kecamatan Mranggen. Anas, harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona di Kabupaten Demak.

Selain itu, petugas perekaman KTP-el, Dyah Arini Rokhmiyana yang bertugas di TPDK Kecamatan Mranggen melayani warga ditengah pandemi virus corona ini wajib mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa baju hazmat, face shield, masker dan mencucui tangan sebelum dan sesudah melayani warga yang akan merekam data KTP-el.

JAKARTA – Sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) turut beradaptasi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tatanan normal baru bagi ASN. Penyesuaian sistem kerja diperlukan untuk adaptasi selama pandemi masih terjadi. Selama tatanan normal baru, ASN bekerja secara fleksibel, yakni pelaksanaan tugas di kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home).

Sistem itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. “Penyesuaian dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja pegawai aparatur sipil negara,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah, wajib mengatur fleksibilitas lokasi bekerja. Setiap PPK mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah. Penentuan itu tentu dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

PPK juga bertugas menentukan pegawai yang bisa melaksanakan pekerjaan dari rumah. Beberapa pertimbangan untuk pegawai yang bisa melaksanakan tugas di rumah diantaranya adalah jenis pekerjaan pegawai, hasil penilaian kinerja pegawai, kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, laporan disiplin pegawai, kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai, tempat tinggal yang bersangkutan berada di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kondisi kesehatan keluarga pegawai terkait Covid-19, riwayat perjalanan dalam dan luar negeri selama 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 selama 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas unit organisasi.

Bagi daerah yang masih menetapkan PSBB, agar menugaskan pegawai untuk bekerja dari rumah namun tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan. Sementara bagi yang bekerja di sektor strategis, untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah minimum pegawai serta mengutamakan protokol kesehatan.

Atmaji menerangkan untuk menjamin kelancaran pelayanan publik, instansi pemerintah harus melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi. “Unit penyelenggara pelayanan juga diharapkan bisa membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi,” jelasnya.

Unit penyelenggara pelayanan harus bisa memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara offline ataupun online. Terkait layanan yang masih offline, harus memperhatikan jarak aman, kesehatan, dan keselamatan pegawai, sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Seluruh kegiatan tatap muka atau rapat, baik di instansi pusat atau daerah, agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau melalui media elektronik lain yang tersedia. Apabila ada hal penting yang mengharuskan rapat di kantor, agar memperhatikan jarak aman setiap pegawai dan jumlah peserta sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara, untuk perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan sesuai tingkat prioritas yang harus dilaksanakan. “Serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan,” pungkas Atmaji. (Humas MENPANRB).

Demak – Update Data Pantauan Corona Kabupaten Demak Minggu, 07 Juni 2020. Informasi Seputar Virus Corona Kabupaten Demak dapat diakses melaluicorona.demakkab.go.id

Demak – Minggu (6/6), Dokumen Kutipan Akta Kelahiran, merupakan salah satu kutipan yang diterbitkan oleh Dindukcapil Jember di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Informasi itu, disampaikan langsung Kepala Dindukcapil Kab. Demak, Drs. M. Afhan Noor, M.Pd. Dirinya mengatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf atau angka.

“Kutipan Akta Kelahiran tidak bisa serta merta di revisi begitu saja seperti dokumen kependudukan yang lain. Jika dalam akta tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, maka yang dapat diajukan sebagai bentuk revisi adalah kutipan berupa catatan pinggir (caping) yang diletakkan di belakang akta aslinya tanpa merubah isi akta yang lama,” terang Afhan dalam paparannya.

Dirinya menjelaskan, bahwa pembetulan akta kelahiran dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana yakni Dindukcapil Kab. Demak yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.

Sementara itu, Kepala Bidang Palayanan Pencatatan Sipil, Ili Carli, SH menyampaikan, “Jika akta kelahiran tidak di revisi dan telah melampaui waktu bertahun-tahun, maka perubahan di akta kelahiran harus ada penetapan dari pengadilan, baru setelah ada penetapan dari pengadilan, kemudian akta kelahiran dapat dibetulkan di Dindukcapil Demak,” terangnya.

Dijelaskannya, bahwa prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh pejabat dari bidang pencatatan sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan.

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi KTP
3. Penetapan Pengadilan
4. Akta kelahiran asli.
5. Mengisi formulir di Dinas.

Untuk informasi lebih lengkap Sobat Mindukcapil Demak bisa menghubungi Dindukcapil Kab Demak.

Demak – Minggu (6/6), Terkadang karena satu dan lain hal, tak jarang terjadi kelalaian yang menyebabkan seseorang tidak memiliki Akta Kelahiran autentik. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti misalnya, hilang, atau hal lain yang menjadi sebab seseorang tersebut tidak memiliki Akta Kelahiran asli. Jika hal ini terjadi, jangan terburu untuk panik. Sebab masih ada cara untuk kembali memiliki Akta Kelahiran, dan faktanya untuk mengurus Akta Kelahiran kembali tidaklah sulit. Karena yang anda perlukan hanya kesabaran.

Persyaratan yang harus anda penuhi untuk mengurus ulang Akta Kelahiran anda yang hilang sebenarnya tidaklah rumit, dikutip dari pernyataan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dindukcapil Kab. Demak, Ili Carli, SH, bahwa persyaratan yang harus anda persiapkan adalah sebagai berikut;

• Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek setempat
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Jika ada, fotokopi akta kelahiran yang lama juga bisa dilampirkan untuk mempermudah pencarian data.

Persyaratan tersebut bisa dipersiapkan atas nama pemilik Akta maupun orangtua pemilik Akta Kelahiran yang hilang. Selanjutnya Akta Kelahiran yang hilang diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) atau Kantor Pencatatan Sipil sesuai tempat penerbitan Akta Kelahiran yang lama. Sebagai contoh, misalnya akta tersebut sebelumnya diterbitkan di wilayah Kab. Demak, maka pengurusannya juga harus diurus di Dindukcapil Kab. Demak.

JAKARTA – Menjalani tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE).

Yakni SE Kepala BKN Nomor 15/SE/VI/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagai panduan pegawai untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru.

SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

“SE ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi setiap unit kerja untuk dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan mana yang dapat dilakukan di rumah dan di kantor. Hal ini tentu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang terus berjalan di BKN,” ungkap Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono di Jakarta, Minggu (7/6).

SE tersebut, lanjutnya, memberikan panduan bagi pegawai dalam menjalankan pelayanan publik, penetapan komposisi kehadiran pegawai, penilaian kinerja, dan disiplin pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan pada tatanan normal baru di lingkungan BKN.

Melalui SE tersebut, seluruh pimpinan masing-masing unit setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diminta untuk menetapkan keterwakilan (jumlah dan nama pegawai) setiap bulan dan sistem kerja unit dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tertuang dalam SE.

Selanjutnya mengenai sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru, ditetapkan keterwakilan pegawai setiap unit kerja yang bekerja di kantor dengan jumlah paling sedikit 10 persen dan paling banyak 50 persen.

Sedangkan pegawai yang bekerja di rumah dengan jumlah paling sedikit 50 persen dan paling banyak 90 persen. “Bagi pegawai yang bekerja di rumah, diwajibkan hadir ke kantor apabila diperlukan dan melakukan pelaporan hasil kerja setiap harinya. Selain itu terdapat larangan bepergian ke luar daerah bagi pegawai yang bekerja di rumah,” tegas Paryono.

Untuk Kantor Regional (Kanreg) atau rumah pegawai yang wilayahnya masih menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), maka keterwakilan di kantor dan di rumah adalah 10 persen dan 90 persen.

Keterwakilan pegawai ini harus mempertimbangan, antara lain : domisili, usia, riwayat kesehatan, penggunaan transportasi kerja, jenis pekerjaan, kompetensi, kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja.

Di bagian lain, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKN Pusat, wajib tetap masuk kantor dan beraktivitas seperti biasa.

Sementara di lingkungan Kanreg kewajiban tersebut ada pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator.

Dalam hal ini, pimpinan unit kerja juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya.

“Setiap pengawasan, hasil pengawasan dan rekapitulasi pengawasan dilaksanakan sesuai dengan SE terlampir,” ucapnya.

Selanjutnya, pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor maupun di rumah, wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan melalui aplikasi e-Kinerja. (JPNN)

Demak -Minggu (6/6), Memiliki e-KTP menjadi wajib bagi semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah. Sejak tahun 2013, e-KTP berlaku secara nasional dan seumur hidup. Artinya, e-KTP Anda tidak perlu diperpanjang walaupun masa aktif atau masa berlakunya telah usai. Namun bagaimana jika KTP-el anda rusak? Apa yang harus dilakukan?

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kab. Demak, Rustiyono, S.Sos menuturkan bahwa anda cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el anda yang rusak dan dibawa ke Dindukcapil Kab. Demak, supaya dapat diterbitkan kembali KTP-el anda yang baru.

Karena kartu tanda pengenal/identitas diri menjadi salah satu dokumen penting. Semua warga negara Indonesia wajib memiliki KTP. Fungsi KTP kian lengkap, mulai untuk pengurusan administrasi, perbankan, berbisnis, hingga tanda bukti untuk penggunaan alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Jika e-KTP Anda sudah rusak, jangan ditunda lagi segera lakukan pengurusan e-KTP  baru dikantor Dinsdukcapil setempat

Demak – Minggu (6/6), Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas resmi penduduk Indonesia. KTP yang beredar di masyarakat sudah berbentuk elektronik KTP (e-KTP) sejak 2011. Sebagai kartu identitas jati diri warga negara Indonesia, e-KTP kini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) – yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data diri penduduk.

Namun bagaimana jika Anda terkena musibah kehilangan KTP? atau KTP versi non-elektronik Anda rusak? Apa yang harus dilakukan? Jawabnya, Anda tidak perlu panik, tetap tenang. Pengurusan kembali KTP/e-KTP yang hilang atau e-KTP rusak tidak rumit. Pengurusan KTP baru karena alasan hilang/rusak bisa dilakukan di Dindukcapil setempat.

Upayakan sesegera mungkin melaporkan kehilangan KTP ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) atau Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), sebaiknya Anda tidak mengurus surat kehilangan di kantor pos polisi kecil (Polsek). Kantor pelayanan laporan surat kehilangan di kepolisian setempat buka 24 jam, Anda bisa langsung datang kapan saja. Setelah mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, Sobat Mindukcapil Kab. Demak segera datang ke Dindukcapil Kab. Demak dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Demak – Data di KTP itu terbagi menjadi dua, yakni data yang sifatnya statis dan dinamis. Data statis seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tempat tanggal lahir. Lalu, data dinamis yaitu status perkawinan dan domisili. 

Persyaratan umum dokumen yang diperlukan untuk memperbaiki data KTP:

1. e-KTP lama (KTP  yang salah data)
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Akta Kelahiran

Siapkan dokumen lainnya terkait data yang akan dirubah (ganti/update data e-KTP). Misalnya, status perkawinan, alamat rumah, agama, dsb.  

• Surat Nikah/putusan pengadilan untuk ganti status perkawinan. 
• Surat keterangan RT/RW untuk pindah alamat domisili. Bisa diurus hingga tingkat kelurahan. 
• Ijazah bagi yang Anda yang ingin nambah gelar.
• Surat kerangan dari instansi untuk status pekerjaan. 
• Fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama jika ada perubahan Agama. 

Kini Anda tidak perlu lagi mendapatkan surat pengantar dari RT/RW maupun kelurahan/kecamatan untuk mengurus perubahan data di KTP elektronik: 

• Bawa semua dokumen persyaratan yang diperlukan  
• Datangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat 
• Cari loket untuk mengurus KTP dan KK
• Jelaskan sedetail mungkin tentang ganti data e-KTP yang salah atau update data e-KTP
• Serahkan semua dokumen perubahan data e-KTP  kepada petugas Dukcapil 
• Anda akan diberikan resi untuk pengambilan KTP baru dengan perbaikan data
• Proses perbaikan data KTP maksimal 14 hari kerja untuk pengambilan e-KTP baru (harap bersabar, proses bisa berbeda-beda di setiap Dukcapil).  

NIK pada e-KTP dapat dirubah bila NIK  KTP  tidak sesuai dengan tanggal lahir, segera urus perbaikan. NIK e-KTP yang beda dengan  NIK yang tercantum di KK bisa diperbaharui datanya. Segera lakukan perubahan update data NIK KK di kantor dukcapil terdekat. Bawa syarat dokumen yang diperlukan (fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi e-KTP), sebagaimana yang diungkapkan oleh Masrifah, Kasi Identitas Penduduk, Dindukcapil Kab. Demak (3/6).

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 36 menyatakan NIK terdiri dari 16 digit yang terdiri dari 6 digit pertama provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran; dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis. Biaya perbaikan data e-KTP yang salah atau keliru : Gratis. 

Pembuatan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Mengenai pungutan yang ada dalam pembuatan dokumen kependudukan akan dikenakan sangsi hukum sesuai Undang-Undang tersebut pasal 95 B adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Demak – (6/6), Di Indonesia saat ini sudah diberlakukan e-KTP atau KTP Elektronik. KTP Elektronik (KTPel) memiliki fungsi sebagai bukti keabsahan identitas kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)  yang berisi data diri seperti nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan dan kewarganegaraan. 

Data yang sudah terekam di e-KTP adalah data diri penting karena validasi data di e-KTP berguna dalam mengurus segala hal terkait layanan publik. Mulai dari urusan perbankan, BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembuatan paspor, hingga urusan lainnya. 

Hanya saja, kadang kesalahan data di identitas KTP  bisa saja terjadi. Umumnya, faktor kesalahan ini diakibatkan oleh kelalaian orang yang bersangkutan / petugas terkait saat input data ketika pembuatan e-KTP , atau ada dokumen resmi pendukung lainnya, misalnya saja Kartu Keluarga (KK) yang salah data. Sehingga, efeknya terjadi kesalahan data di e-KTP . 

Kesalahan data di e-KTP tak bisa disepelekan. Masalah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah adanya kesalahan data pada e-KTP seperti :

• NIK e-KTP tidak sesuai dengan NIK KK 
• NIK di KK beda dengan tanggal lahir di akta kelahiran
• Nama Lengkap di e-KTP  berbeda dengan nama di akta kelahiran/KK
• Tanggal Lahir di e-KTP berbeda dengan tanggal lahir di akta kelahiran/KK
• dan kasus lain sebagainya. 

Jika Anda mendapati data KTPel Anda ternyata keliru atau Anda ingin merubah data KTP  lama, satu hal yang wajib dilakukan yakni sesegera mungkin memperbaiki data yang salah tersebut.

Jangan menunda-tunda memperbaiki data e-KTP yang salah karena kalau dibiarkan maka akan menghambat dalam berbagai urusan administrasi atau pun urusan legalitas lainnya.

Contoh efek data NIK  e-KTP berbeda dengan KK : 

• Tidak bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Jamsostek)
• Tidak bisa registrasi di aplikasi Layanan Paspor Online untuk mengurus pembuatan paspor
• dan lain sebagainya. 

Ingat masa berlaku e-KTP sekarang adalah seumur hidup. 

Hal ini diatur dalam  UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (7), dinyatakan bahwa KTP-elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Jadi jika Anda menemukan kesalahan data pada KTP atau ingin merubah data lama di e-KTP segera perbaiki biar urusan administrasi dan lain sebagainya lancar.