Demak – Hari ini (13/05) bertempat di halaman Pendopo, Bupati Demak HM. Natsir Bersama Forkopimda secara simbolis memberangkatkan armada bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari APBD Kabupaten Demak. Bantuan yang disalurkan melalui JPS tersebut sebanyak 29.500 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19.. Bantuan sembako berisi beras, mie instan, kecap dan susu yang didistribusikan ke seluruh desa di Kabupaten Demak. Adapun penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial ke 249 desa/kelurahan ini dilakukan bertahap hingga 3 hari kedepan.

Sebelum melepas armada Bupati HM Natsir menyampaikan, ” dibulan suci Ramadhan ditengah pandemi #Covid19 kepedulian sosial antar sesama sangat dibutuhkan. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata diantaranya adalah dengan memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu”. Dalam acara tersebut hadir pula Kepala DinsosP2PA Eko Pringgo Laksito dia menyampaikan, “Selain JPS juga telah disalurkan kepada 94.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta data perluasan (penambahan) sebanyak 41.000 KPM yang sudah bisa akses sembako. Kemudian ada 53.000 KK dari Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk PKH yang sebelumnya pencairan tiga bulan sekali sekarang dipercepat satu bulan sekali sehubungan adanya pandemi Covid-19.”

“Adapun bantuan dari kementrian Sosial dari program Bantuan Sosial Tunai sejumlah 23.000 KK, sudah turun melalui virtual acount sebanyak 5.000 KK. Untuk sisanya 18.000 KK disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dalam minggu ini berupa uang sebesar Rp.600.000 ” jelasnya.Eko berharap bantuan sosial tersebut mampu mengcover kebutuhan masyarakat yang terdampak #COVID19. “Bantuan ini ditujukan bagi warga yang terdampak corona dan mengakibatkan warga jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan dan lain sebaginya.” imbuhnya.

Demak – Targunawan, S.KM, M.Si, Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Dan Tuna Sosial, Dinsos P2PA Kab. Demak, berkoordinasi dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kab. Demak, Rustiyono, S.Sos dan Kasi Identitas Penduduk, Masrifah, S.Sos untuk menerbitkan dokumen kependudukan bagi warga Demak yang terlantar.

Mereka yang tergolong penduduk rentan ini adalah warga Desa Sedo, Kecamatan Demak adalah Sudarsih, Tasirah, Selamet. Selain itu, mereka juga penyandang disabilitas, salah satunya sudah berusia lanjut dan terlantar. Mereka tidak mempunyai dokumen kependudukan, yaitu Kartu Keluarga dan KTP-el, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itulah Dinsos P2PA Kab. Demak memfasilitasi mereka supaya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Demak – Hari ini (13/5), Dindukcapil Kab. Demak kembali mengikuti Rapat Teknis SIPP (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi, di Ruang Rapat Staf Ahli Setda Kab. Demak.

Setelah dibuka oleh Kabag Organisasi Setda Kab. Demak, Tri Edy Utomo, AP, M.Si, serta dengan moderator Kasubbag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Setda Kab. Demak, Sulistyowati, SS yang menjelaskan tentang pentingnya SIPP bagi Perangkat Daerah. Pada hari kedua ini yang menjadi peserta dalam rapat teknis tersebut adalah Admin dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Demak, Dinkominfo, Dinperpusar. Pelaksana Dindukcapil Kab. Demak, Ervian Ikhe Widowati, S.Sos membantu menjelaskan mengenai langkah-langkah pengisian SIPP secara online. Bergantian dengan Ardian Winandra, pelaksana dari RSUD Sunan Kalijaga pada hari Selasa (12/5).

Pemerintah saat ini sedang memperbarui data dari pemerintah daerah untuk penerima bantuan sosial masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan agar bisa dimasukan ke tahap selanjutnya.

“Ada warga terdampak yang perlu dibantu tetapi belum mendapat di tahap pertama tolong dimasukkan tahap kedua. Kami juga akan mengakomodasi,” ungkap Juliari usai menemani Jokowi untuk tinjau pemberian Bantuan Tunai pada masyarakat di Kantor Pos, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).

Dia pun mengakui saat ini memang belum merata. Sebab tergantung pada kesulitan daerah masih-masing. Juliari mencontohkan daerah Bogor yang memiliki fasilitas lengkap sehingga tidak sulit untuk membagikan bantuan sosial.

“Tentu ini tidak bisa merata tergantung dari kesulitan daerah masing-masing. Tetapi daerah yang medannya lebih berat mungkin baru satu tahap. Tentunya apa yang sudah Pemerintah lakukan melalui bansos tunai dan bansos sembako masih jauh dari kesempurnaan,” jelas Juliari.

Juliari juga mengatakan saat ini pihaknya sedang mengejar target untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) tahap pertama pada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dia pun berharap sebelum hari raya Idul Fitri sebagian masyarakat sudah menerima bansos dua kali.

“Kami berharap sebelum lebaran Idul fitri sebagian besar penerima bansos sudah dua kali menerima bansos tunai 2 kali 600.000 nanti setelah Idul fitri satu kali lagi,” ujar Juliari (sumber : Merdeka)

DEMAK, suaramerdeka.com – Sebanyak 23.328 keluarga penerima manfaat (KPM) se-Kabupaten Demak, mulai Selasa (12/5) menerima bantuan sosial tunai program dari Kementerian Sosial. Sebagian pencairan dilakukan melalui Kantor Pos dan sebagian lainnya lewat perbankan.

Pada pencairan hari pertama, terlihat seratusan warga dari 7 desa antre untuk mengambil di kantor pos Cabang Demak.

Ketujuh desa tersebut adalah Desa Gebang, Gebangarum, Jali, Jatimulyo, Jatirogo, Karangrejo dan Kembangan. Untuk menghindari antrean panjang, proses pencairan telah ditentukan waktunya yang dikelompokkan berdasarkan desa masing-masing.

Kepala Dinas Sosial P2PA, Drs Eko Pringgolaksito MSi mengatakan, bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan kepada mereka yang terdampak covid-19 dan berpenghasilan rendah. Masing-masing KPM menerima uang tunai sebesar Rp 600.

Dari 23.328 warga yang terdata mendapat bansos tunai, 18.146 di antara dicairkan melalui PT Pos dan 5.182 melalui perbankkan.

Mereka berasal dari 249 desa dan kelurahan se- Kabupaten Demak. Pelayanan pencairan dilakukan di seluruh kantor pos kecamatan yang masing-masing penerima telah diberitahu jadwal pengambilannya.

“Karena sedang masa pandemi covid-19 maka ada protokol yang harus dipatuhi, seperti kewajiban memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan pemeriksaan suhu badan,” terang Eko Pringgolaksito.

Menurutnya, pembagian semua bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dicairkan lebih cepat guna membantu masyarakat, menyusul krisis ekonomi yang mereka hadapi.

Saat ini mereka sangat membutuhkan karena semua kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan normal. Para penerima bantuan telah melalui verifikasi dan tervalidasi oleh pemerintah desa lewat musyawarah desa, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya ketidaktepatan sasaran.

Selain warga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan juga diberikan kepada mereka di luar itu atau non DTKS namun terdampak covid-19. Di antaranya bantuan berasal dari program jaring pengangan sosial (JPS) kabupaten dan provinsi yang akan didorong agar segera cair.

“Jadi menghadapi kesulitan ekonomi pada pandemi covid-19 ini, kami menargetkan minimal 200.000 keluarga di Kabupaten Demak yang terdampak covid-19 bisa tersenyum menghadapi Idul Fitri,” terangnya.

Kepala Kantor Pos Cabang Demak, Akhmad Sulkim menyampaikan, pelayanan pencairan bansos tunai berlangsung sesuai rencana dengan tetap memenuhi standar protokol covid-19. Pelayanan akan selesai sebelum 21 Mei mendatang. 

Demak – Hari ini (13/5) akan berbagi informasi yang dilansir dari Kemenkes RI, jika kita harus tetap bekerja dan bagaimana agar kita terhindar dari #COVID19.

Beberapa informasi ini yaitu; perjalanan ke tempat kerja/dari tempat kerja, ditempat kerja area publik, selama ditempat kerja dan saat tiba dirumah. Semoga bermanfaat Healthies, tetap #JagaJarak dan #TidakMudik dengan bergotong royong kita bisa #lawanCOVID19.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) berencana merilis sebuah aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk membantu mendeteksi gejala awal Covid-19. Aplikasi buatan WHO ini mirip dengan beberapa aplikasi pendeteksi gejala Covid-19 yang dibuat instansi lain, seperti chatbot buatan Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit (CDC). Aplikasi WHO akan memberikan pertanyaan kepada pengguna tentang kemungkinan gejala yang dirasakan. Mereka juga akan mendapat panduan pemeriksaan jika terindikasi positif, termasuk di mana bisa melakukan tes Covid-19 sesuai negara masing-masing.

Kepala informasi WHO, Bernardo Mariano mengatakan aplikasi yang bersangkutan rencananya akan dirilis secara global akhir bulan ini. Tujuan utamanya adalah membantu negara yang belum memiliki aplikasi sejenis untuk memerangi virus corona. Ia mengatakan, pemerintah di setiap negara bisa mengambil teknologi cara kerja aplikasi itu, lalu memodifikasinya dengan menambahkan fitur sesuai kebutuhan setempat. Aplikasi hasil modifikasi lantas bisa dirilis di toko aplikasi. “Tujuan aplikasi ini benar-benar untuk negara yang tidak memiliki apapun, negara yang tidak mampu membuat aplikasi, yang memiliki sistem kesehatan minim,” kata Mariano. Aplikasi buatan WHO akan tersedia secara open source di GitHub. Dihimpun KompasTekno dari Gizmodo, Selasa (12/5/2020), pengembangannya dilakukan selama berminggu-minggu oleh relawan yang pernah bekerja di Google dan Microsoft. (Sumber : Kompas)